News

Mediasi Tak Berujung, Selaku Subkon Eko dan Fahmi Merasa Ditipu Oleh Riski

Channeltujuh.com, PONTIANAK — Seperti yang diberitakan sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2024, Eko Fitriyono sebagai Sub Kontraktor (Subkon), dalam pengerjaan paket pengadaan biaya kontruksi fisik renovasi rumah negara tipe c Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Jalan M Sohor Gang Sudimoro Nomor 9 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tahun anggaran 2023 melalui dana Anggaran Pendapatan Belajar Negara (APBN) dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.530.622.500, CV. Teknika Konstruksi selaku pemenang tender.

Menurut Eko pada berita sebelumnya jelas bahwa CV. Teknika Konstruksi telah melanggar Undang-Undang (UU) konstruksi, pasalnya para subkon hanya di beri nilai sekitar 50 persen dari pagu anggaran, sehingga subkon mengalami kerugian. Dan para subkon sangat kecewa. Namun yang terjadi justru bukan CV. Teknika Konstruksi sebagai pelaksana di dalam admintrasi ke subkon tapi Majah Group, dalam hal ini kami mempertanyakan legalitas Majah Group.

“Sedikit saya ceritakan pada akhir bulan Juli tahun lalu (2023-red) saya bertemu Riski melalui pak Niko salah satu anak buah Riski yang sudah berhenti kerja saat ini dari Riski, pertemuan saya dan Riski di Kabupaten Mempawah dalam tujuan mengikuti tender lelang rumah dinas di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat, karena Riski kesulitan mencari perusahaan maka saya meminjamkan perusahaan teman saya CV. TEKNIKA KONSTRUKSI, waktu terus berjalan saya dan pak Niko ikut mengurus tender tersebut, saya ikut dalam pembuktian tersebut mendampingi direktur dalam menjelaskan dokumen lelang dan akhirnya menang,” cerita Eko, pada redaksi channeltujuh.com, via WhatsApp di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (7/2/24).

Lanjut Eko menceritakan dalam proses komunikasi dengan Niko dan Riski, dirinya tertarik untuk ikut mengerjakan proyek yang telah dimenangkan tersebut dan Riski menyetujui hal tersebut.

“Waktu saya mau ikut mengerjakan, Riski setuju dan Riski juga menyampaikan ke saya bahwa proyek ini adalah proyek pertama kali pengalamannya di konstruksi. Pada bulan September 2023 saya bertemu Riski di kantornya untuk tanda tangan kontrak antara saya dan Riski dengan melampirkan beberapa lembar kontrak dan Bills of Quantities (BQ) atau daftar kuantitas yang hanya ada volume dan uraian kegiatan tanpa menujukan merek. Setelah itu kami ke lapangan untuk melakukan pengecekkan lokasi bersama pak Niko dan konsultan, di lapangan kita tidak ada membahas merek seperti rehab biasa. Akhirnya kami bekerja, dalam proses pengerjaan ditentukan merek, akhirnya kami bertanya kalau ditentukan merek dengan harga kontrak yang diberikan sangat tidak sesuai, namun hal tersebut di jawab oleh saudara Nafia yang merupakan anak buah Riski yang juga merupakan ahli teknik menyatakan bahwa persoalan harga tidak ada masalah,” terang Eko.

Dikatakan Eko, dari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi namun tak menyurutkan dirinya dan Fahmi yang juga subkon, untuk tidak melanjutkan pekerjaan tersebut, perkerjaan tersebut tetap lanjut terus dikerjakan.

“Kami jalan terus bekerja, pada bulan Nopember 2023 terjadi kekacauan, dimana pihak Riski mentransfer uang ke para tukang dan tokoh material tanpa sepengetahuan kami, cara-cara Riski sudah sangat tidak memiliki etika. Apa yang mereka lakukan pernah saya sampaikan ke Riski tapi tidak pernah di tanggapi. Bahkan saya pernah meminta untuk putus kontrak tapi tidak ditanggapi. Setelah selesai pekerjaan kami datangi kantor Riski, dengan dalih kontrak asal dan verifikasi data, kami juga meminta harga satuan yang sampai saat ini belum pernah di perlihatkan. Namun setelah kami melakukan pengecekan bersama konsultan pengawas mantan anak buah Riski yang sudah berhenti, ternyata kami para subkon hanya diberikan 43 persen kerja, jelas kami pasti mengalami kerugian. Ternyata ini juga terjadi pada tukang dan pekerja lain yang tidak dibayar dengan modus yang sama,” kata Eko.

Dari kekacauan yang terjadi antara para subkon dengan Riski, lanjut Eko mengatakan pihak Kemenkumham mencoba untuk melakukan mediasi antara para subkon dengan Riski yang dilaksanakan di Kantor Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat.

“Kami sudah di mediasi pihak Kemenkumham Kalimantan Barat, setelah mediasi initinya saya dan Riski di sarankan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun sampai saaat ini belum ada pertemuan antara saya dan Riski, saya mencoba untuk menelpon namun tidak ada respon dari Riski. Jelas ini modus penipuan dengan memanfaatkan kontraktor kerja terlebih dahulu, tanpa melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kami berharap pihak Kemenkumham Kalimantan Barat secara objektif bisa menjadi jembatan untuk mediasi agar masalah ini selesai, sehebat apapun Riski kenal pejabat, kebenaran pasti menemukan jalannya, saya sangat kecewa atas apa yang telah dilakukan Riski,” tukas Eko mengakhiri.*/

Laporan : Devi Lahendra

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button