Channeltujuh.com, PONTIANAK – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Alberd Teddy Benhard Sianipar, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Rabu (22/7/26).
Rapat yang dipimpin Gubernur Kalbar Ria Norsan tersebut membahas strategi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan, serta mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi mendorong inflasi pada semester II tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar menyampaikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kalimantan Barat secara umum tetap aman dan kondusif. Namun, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memperkuat sinergi dalam pencegahan sejak dini.
Alberd juga mengungkapkan bahwa sepanjang Juli 2026 Polda Kalbar telah menangani tiga kasus penimbunan bawang dan 37 kasus penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, praktik penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penimbunan turut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi stabilitas harga dan memicu inflasi.
“Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan pokok dan energi agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia serta harga tetap terkendali. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Rapat menghasilkan sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat Gerakan Pangan Murah (GPM), menjaga kelancaran distribusi, meningkatkan kerja sama antardaerah, serta memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.*/
