Channeltujuh.com, JAKARTA – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cornelis menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025, di Komplek Senayan, Jakarta Selasa 7 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) disampaikan secara langsung oleh Didi Hariyadi, sekaligus menyerahkan dokumen pandangan resmi fraksi kepada pimpinan rapat.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah belum efektif dalam mengendalikan belanja negara sehingga berkontribusi terhadap defisit anggaran. Fraksi juga meminta pemerintah memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban yang lebih komprehensif atas sejumlah indikator pembangunan yang belum tercapai, seperti tingkat kemiskinan, Indeks Modal Manusia, serta sasaran prioritas nasional yang realisasinya baru mencapai sekitar 33 persen.
“Pertanggungjawaban APBN harus mampu menunjukkan hasil yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap berbagai target pembangunan yang belum tercapai agar evaluasi ini benar-benar memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Cornelis.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja negara agar lebih efisien dan tepat sasaran, mendorong percepatan program graduasi kemiskinan, serta menyoroti belum terpenuhinya ketentuan mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen, termasuk tidak terealisasinya anggaran pendidikan sekitar Rp67 triliun.
Pada akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.
“Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal pembahasan RUU ini secara kritis dan konstruktif agar setiap kebijakan fiskal benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat serta mendorong tata kelola keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel,” tutup Cornelis.*/
