Channeltujuh.com, JAKARTA – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Cornelis menyoroti kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V tahun sidang 2025-2026 DPR RI yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri kabinet di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa 20 Mei 2026.
Paripurna dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan sejumlah agenda penting, salah satunya penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 yang dipaparkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa situasi geopolitik dan geoekonomi global sangat mempengaruhi arah pembangunan Indonesia ke depan. Menurutnya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen perjuangan negara untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi bangsa, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat.
“APBN adalah alat perjuangan dan perlindungan rakyat, mengokohkan sendi-sendi negara, memastikan rakyat hidup sejahtera, serta menjadi pedoman perjalanan kita ke depan sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” ujar Prabowo.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8–6,5 persen dengan inflasi 1,5–3,5 persen. Sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di angka 6,5–7,3 persen, dengan nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Dalam sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) sebesar 70–95 dolar AS per barel. Adapun target lifting minyak mentah berada di angka 602–615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan mencapai 934–977 ribu barel setara minyak per hari.
Cornelis menilai, persoalan ketahanan energi harus menjadi perhatian serius pemerintah di tengah ketidakpastian global. Hal itu sejalan dengan data resmi Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI pada 8 April 2026 yang juga dihadirinya.
Berdasarkan paparan tersebut, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional Indonesia tercatat mencapai sekitar 1,33 juta barel per hari, terdiri dari sekitar 635 ribu barel bensin dan hampir 698 ribu barel solar per hari. Jika ditambah kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG), total konsumsi energi migas nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel ekuivalen per hari.
Namun, tingkat ketergantungan impor masih cukup tinggi. Impor bensin mencapai sekitar 59–60 persen dari kebutuhan nasional, sedangkan impor LPG telah menyentuh lebih dari 83 persen kebutuhan domestik pada awal 2026.
“Ini harus menjadi perhatian serius bersama. Kebutuhan energi nasional kita sangat besar, sementara ketergantungan impor, khususnya bensin dan LPG, masih tinggi. Karena itu, langkah mitigasi, penguatan kilang, diversifikasi sumber impor, dan optimalisasi produksi dalam negeri harus terus didorong, juga kajian ilmiah untuk alternatif migas di Indonesia yang telah diupayakan Presiden,” ujar Cornelis.
Cornelis juga menegaskan bahwa penguatan sektor energi nasional merupakan bagian penting dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal bersama demi kesejahteraan masyarakat.
“Program ketahanan dan kedaulatan energi ini merupakan prioritas Presiden. Negara harus hadir memastikan kekayaan dan sumber daya kita benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kekayaan nasional agar tidak terus dinikmati pihak asing.
“Negara kita bertahun-tahun dijajah dan para pahlawan merasakan langsung imperialisme itu. Derajat kita berada jauh di bawah akibat itu. Kita harus berjuang untuk mendaulatkan dan memperkokoh bangsa kita. Jangan sampai kekayaan kita diambil oleh asing dan dinikmati oleh asing,” tegas Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa persoalan utama bangsa saat ini adalah masih bocornya kekayaan nasional sehingga hasil sumber daya alam belum sepenuhnya dinikmati rakyat Indonesia sendiri.
Di sisi lain, RAPBN 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan target tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio gini 0,362–0,367, serta peningkatan penciptaan lapangan kerja formal hingga 40,81 persen.
Cornelis setuju dan mendukung ajakan Presiden kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional agar Indonesia mampu berdiri lebih mandiri, kuat, dan berdaulat di tengah dinamika global.*/
