Channeltujuh.com, JAKARTA – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Cornelis, berikan catatan serius atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai ketahanan energi nasional pada rapat paripurna DPR RI ke-17 masa persidangan ke empat tahun sidang 2025 hingga 2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 21 April 2026.
Selain mengesahkan sejumlah produk legislasi, sidang kali ini menjadi momentum penting bagi penguatan fungsi pengawasan DPR RI melalui agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI.
Dari berbagai laporan tersebut, Cornelis memberikan perhatian khusus pada catatan mengenai temuan BPK di sektor ketahanan energi nasional.
Berdasarkan temuan BPK, terdapat permasalahan terkait belum memadainya pemenuhan cadangan energi, terutama untuk stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
“Penyampaian laporan BPK ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola energi nasional. Kami melihat pentingnya penguatan cadangan BBM dan LPG sebagai pilar stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi catatan konstruktif agar pencapaian target ketahanan energi di sektor minyak dan gas bumi dapat semakin optimal di masa mendatang,” ujar Cornelis.
Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menekankan bahwa temuan tersebut merupakan momentum untuk mempererat koordinasi antara legislatif dan eksekutif.
Ia menegaskan perlunya membangun dialog yang lebih intensif dengan para mitra kerja guna memastikan setiap rekomendasi dapat terimplementasi dengan baik demi mendukung program strategis pemerintah.
“Kami berharap hasil audit BPK ini betul-betul diperhatikan secara serius dan jangan dianggap angin lalu. Perlu diingat bahwa ketahanan energi ini merupakan salah satu program unggulan Presiden yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tindak lanjut atas temuan ini bersifat krusial dan mendesak,” tegas Cornelis.
Beliau menambahkan bahwa ke depan, Komisi XII akan memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga mitra terkait untuk menindaklanjuti temuan ini secara bijak.
Semangat yang diusung adalah kolaborasi untuk memastikan bahwa distribusi dan ketersediaan energi tetap terjaga dengan stabil bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.
Kehadiran Cornelis dalam rapat paripurna ini menegaskan peran aktif beliau dalam mengawal akuntabilitas anggaran negara dengan mengedepankan profesionalisme dan semangat bersama demi kepentingan nasional yang lebih besar.*/
