Channeltujuh.com, LINGGA – Usai mengunjungi Pontianak, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertolak menemui masyarakat dalam acara Hajatan Rakyat Gawe Radakng Pamane di Rumah Adat Dayak Desa Lingga, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Ribuan masyarakat berkumpul bak lautan manusia itu semringah bukan main kala bertemu langsung sosok idolanya, Ganjar Pranowo yang memiliki prinsip “Tuanku Ya Rakyat”.
Tak hanya sorak sorai dan ajakan berfoto, Ganjar juga disambut tarian adat Jubata dari Ambawang Dayak Kanayatn serta tari topeng Loncek Ambawang.
Pria berambut putih itu tampak gagah usai disematkan Topi Dayak “Saung” warna merah putih serta rompi adat Dayak Kanayatn kelir putih.
Kepada rakyat, Ganjar memastikan bersama wakilnya Mahfud MD akan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat serta mengembalikan wilayah adat yang terdampak proses pembangunan.
“Tadi disampaikan soal hak wilayah adat terkait dengan kondisi masyarakat wabil khusus Dayak yang ada di sekitar Kalimantan Barat. Kenapa mereka sudah hidup puluhan tahun selalu tergusur,” ucap Ganjar, di Desa Lingga, Rabu (31/1/24).
Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 9 Agustus 2023, ada 4,57 juta masyarakat adat di Indonesia, yang mayoritasnya tinggal di berbagai daerah Kalimantan dan Sumatera. Lanjut Ganjar mengatakan meski begitu, nyatanya masyarakat adat kerap terpinggirkan. Hak mereka atas tanah kerap dirampas oleh pemerintah dan sektor swasta atas nama pembangunan.
“Kenapa kemudian hak wilayah adat tidak dihormati padahal Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menghormati itu, komunitasnya ada, mereka punya hukumnya mereka tau cara penegakannya maja hidup, maka masyarakat adat yang hidup inilah yang harus mendapatkan penghormatan,” ungkap Ganjar.
Untuk itu, pasangan Ganjar-Mahfud juga sudah menyiapkan beragam program untuk melindungi masyarakat adat agar kondisi seperti itu tak terjadi lagi. Dikatakan Ganjar berbagai program itu dirancang berorientasi pada pengakuan masyarakat adat atas hak wilayah, tanah, hutan dan sumber daya lain sebagai satu kesatuan ekosistem guna menyejahterakan masyarakat adat.
“Kalau Pak Cornelis mantan gubernur yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu menyampaikan bahwa bisa gak di hutan produksi mereka di enklaf, menurut saya bisa. Dan inilah penghormatan kita kepada masyarakat adat agar mereka juga bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik. Ini informasi terakhir yang kita dapatkan soal Kalimantan Barat,” pungkas dia.*/
Laporan : Deckie
