Terkait Ucapan Edy Mulyadi, Cornelis : Jangan Menari Digenderang Edy
Channeltujuh.com, JAKARTA — Edy Mulyadi yang pernyataannya viral tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, menuai berbagai kecaman. Terutama dari masyarakat Kalimantan.
“Saudara Edy Mulyadi berpura-pura, atau memang tidak paham. Kalimantan pulau terbesar ketiga dunia dengan luas 743.330 kilometer persegi (km²) yang ditempati tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dalam posisinya ini, Kalimantan lebih dari pulau yang ada di Nusantara. Sangat strategis. Jika dikatakan ‘tempat jin buang anak’, itu tidak menggambarkan fakta,” tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) I, Cornelis, di Jakarta.
Menurut Cornelis yang juga pernah menjabat Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dari 2015 hingga tahun 2021, tentu ada agenda tersendiri di balik aksi Edy Mulyadi dan kawan-kawan.
“Saya menduga, ada agenda khusus. Yakni ingin menggagalkan rencana pemerintah memindahkan IKN. Dengan ini, saya tegaskan. Kita jangan menari di genderang yang ditabuhkan Edy Mulyadi dan kawan-kawan,“ ujar Cornelis, di Jakarta, Rabu (26/1/22).
Dikatakan Cornelis saat ini pemerintah pusat dan DPR telah sepakat dengan pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan.
“Pemerintah dan DPR telah sepakat, dan setuju soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Hal itu telah memenuhi proses hukum, termasuk studi kelayakan. Bahkan, DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dalam pembicaraan tingkat II tersebut, seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Jadi, ini sudah jalan. Jangan diganggu lagi. Adapun pelaksanaannya, setelah menjadi UU IKN, bisa sepuluh, bisa dua puluh tahun mendatang,” kata Cornelis.
Cornelis juga menegaskan bahwa lokasi IKN di Kalimantan, bukan atas permintaan penduduk setempat.
“Kami, terutama orang Dayak, tidak pernah meminta. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat Kalimantan cocok menjadi IKN. Artinya, beliau punya visi ke depan. Saya katakan, Jokowi seorang pemimpin visioner. Karena pulau Jawa daya tampung buminya sudah maksimal 500 tahun ke depan,” papar Cornelis.
Dikemukakan Cornelis, Kalimantan sangat strategis untuk IKN karena aman dari bahaya tsunami, gempa bumi, dan penduduknya sedikit. Selain itu, kata Cornelis, Kalimantan memiliki penghasil pendapatan negara yang cukup banyak dari Sumber Daya Alam (SDA).
“Jadi, jangan menganggap Kalimantan tempat jin buang anak. Pemikiran Jokowi, membangun IKN yang terencana. Yang didesain bukan sembarangan. Namun, yang dirancang dari awal, dari nol. Jadi, Kalimantan bukanlah seperti yang dikemukakan Edy Mulyadi. Nyatanya, negara tetangga yang juga ada di pulau Kalimantan seperti Sabah, Starawak, dan Brunei tidak juga tempat jin buang anak, tempat genderuwo,” ujar Cornelis.
Karena itu, Cornelis pun bertanya-tanya. Apa maksud Edy Mulyadi melempar kata-kata yang tidak pantas kepada Jokowi, Prabowo dan orang Kalimantan ?
“Perlu dicatat, kami di Kalimantan daerah makmur. Yang lengkap. Kurang apa? Jika saat ini kami belum kaya raya, karena kami baru mulai. Tapi tidak kalah dibanding Edy Mulyadi. Kita lahir sama-sama tidak membawa apa-apa. Mati juga tidak membawa apa-apa. Jadi, selama hidup, berbuatlah baik dan, sebisa mungkin, melayani sesama. Jangan jumawa. Jangan menghina! Kita ini sama, setara di hadapan Tuhan,” ucap Cornelis.
Mencermati dengan saksama perilaku Edy Mulyadi dan kawan-kawan, lanjut Cornelis mengatakan, bahwa rakyat harus waspada. Jangan terpancing. Jangan masuk ke dalam perangkap yang dimainkan mereka. Jangan mau menari di genderang yang mereka tabuhkan.
“Bahkan kini menjadi benderang motivasi dan maksud-maksud tertentu dari Edy Mulyadi dan kawan-kawan. Mereka ingin membatalkan rencana pemindahan IKN, dengan berbagai cara. Kita memang tersinggung. Kita marah dengan caranya. Namun, tetap ingat pada agenda utama. Yang kita khawatirkan dan kita takuti ke depannya, jika Kalimantan tidak bisa terkontrol oleh negara, akan menjadi sarang kelompok-kelompok radikal, intoleran, anti Pancasila dan bahkan bisa menjadi sarang teroris mengingat wilayah Kalimantan begitu luas,” kata Cornelis.
Karena itu, Cornelis mengatakan boleh gusar dan murka pada Edy Mulyadi dan kelompoknya. Namun, tetap dengan kepala dingin. Serahkan pada pihak yang berwajib sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Persoalan hukumnya, kita serahkan pada Polri.
“Bahwa ada masalah, memang ada. Kita selesaikan, kita atasi bersama, sebagai bangsa. Sebab pulau Kalimantan ini strategis, di tengah-tengah Nusantara letaknya. Dekat Laut Cinta Selatan, Natuna, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pulau yang posisinya di tengah-tengah. Mari kita dukung rencana pemerintah dan agenda negara,” ujarnya.
Kami orang Dayak, lanjut Cornelis mngatakan tidak pernah minta kepada Presiden dan DPR untuk menjadi ibukota negara. Tetapi ketika ditetapkan Presiden dan DPR kami terima, kami loyal. Sebab ini demi kepentingan negara dan bangsa, serta bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Saya ingatkan kembali, jangan sekali-kali menari di genderang yang ditabuhkan Edy dan kawan-kawan. Yang kita khawatirkan dan kita takuti kedepannya, jika Kalimantan tidak bisa terkontrol oleh negara, akan menjadi sarang kelompok-kelompok radikal, intoleran, anti Pancasila dan bahkan bisa menjadi sarang teroris mengingat wilayah Kalimantan begitu luas,” tukas Cornelis mengakhiri.*/
Laporan : Deckie
