Channeltujuh.com, JAKARTA – Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Cornelis, menyoroti pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun dalam rapat kerja (raker) Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Ruang Rapat Komisi XII, Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026.
Cornelis menegaskan, anggaran itu telah melalui pembahasan bersama dan mendapat persetujuan seluruh anggota Komisi XII DPR RI. Karena itu, menurutnya, persetujuan DPR harus diikuti dengan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Berdasarkan paparan Kementerian ESDM dalam rapat tersebut, dari total pagu Rp27,37 triliun, sebesar Rp22,51 triliun atau 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur. Sementara Rp1,31 triliun atau 5 persen dialokasikan untuk program publik nonfisik dan Rp3,56 triliun atau 13 persen untuk belanja operasional dan layanan manajemen.
“Anggaran ini sudah kita bahas dan setujui bersama di Komisi XII. Karena itu, yang paling penting sekarang adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar dilaksanakan secara efektif dan manfaatnya sampai kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi dampaknya tidak dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Cornelis.
Perhatian Cornelis terutama tertuju pada besarnya porsi anggaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur energi. Dalam pagu 2027, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi memperoleh sekitar Rp11,34 triliun, sementara Ditjen Ketenagalistrikan memperoleh sekitar Rp10,45 triliun.
Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah senilai Rp5,21 triliun, pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi senilai Rp9,67 triliun, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 250.000 rumah tangga senilai Rp593,18 miliar. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk 14.000 paket konverter kit bagi petani, pembangunan sejumlah ruas pipa gas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), konversi 63.000 unit motor listrik, hingga program kompor listrik.
Menurut Cornelis, besarnya alokasi tersebut harus dibarengi dengan ketepatan sasaran, terutama untuk memperluas akses energi bagi masyarakat yang selama ini belum memperoleh pelayanan secara memadai.
“Dengan 82 persen pagu diarahkan untuk program strategis dan infrastruktur, maka ukurannya harus jelas, berapa desa yang menikmati listrik, berapa rumah tangga yang mendapat akses energi, dan apakah masyarakat di daerah benar-benar merasakan manfaatnya. Itu yang akan terus kita awasi,” tegasnya.
Cornelis juga menilai pemerataan pembangunan energi perlu menjadi perhatian pemerintah. Infrastruktur energi tidak boleh hanya terkonsentrasi pada daerah yang secara ekonomi telah berkembang, tetapi juga harus menjangkau wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap energi.
Selain pagu kementerian, raker Komisi XII juga membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah antara lain menetapkan asumsi lifting migas sebesar 1,564 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD), volume BBM bersubsidi 19,561 juta kiloliter, Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram sebanyak 8 juta metrik ton, serta subsidi listrik sebesar Rp117,84 triliun.
Cornelis menegaskan bahwa persetujuan anggaran oleh Komisi XII sekaligus membawa konsekuensi pengawasan. Karena itu, sepanjang tahun anggaran 2027, Komisi XII DPR RI akan memastikan program-program yang telah disepakati tersebut dijalankan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.*/
