Channeltujuh.com, JAKARTA – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cornelis, menghadiri rapat paripurna DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2026.
Kehadiran Cornelis dalam rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusionalnya dalam menjalankan fungsi DPR RI, khususnya dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Sebagai anggota Banggar DPR RI, Cornelis menilai bahwa dalam proses penyusunan anggaran, DPR terus mendorong agar kebijakan fiskal mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembahasan lembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 telah dilakukan secara beruntun dan mendalam. Hal ini diharapkan agar kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan program pemerintah berjalan secara efektif,” ujar Cornelis.
Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) tersebut menyampaikan bahwa DPR RI memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Banggar DPR RI akan terus mengawal agar setiap perencanaan anggaran nasional benar-benar memiliki orientasi pada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPR RI juga membahas laporan Komisi XI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK), serta penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 oleh pemerintah.
Kehadiran Cornelis dalam forum ini menegaskan peran DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan kebijakan nasional berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.*/
