Channeltujuh.com, PONTIANAK – Komitmen Cornelis, Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam memperjuangkan pemerataan energi di Kalimantan Barat terus membuahkan hasil.
Melalui sinergi erat dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), pembangunan infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2025 di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat sukses dilaksanakan.
Program perluasan jaringan listrik ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program unggulan Presiden RI untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia mendapat aliran listrik dalam waktu empat tahun ke depan.
“Semua masyarakat harus merasakan listrik, tanpa terkecuali. Ini adalah program unggulan Presiden Prabowo yang harus kita kawal di daerah agar target 2029 benar-benar terwujud,” tegas Cornelis, di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (3/3/26).
Berdasarkan sinkronisasi data kelistrikan dari PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mempawah dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), program Lisdes di Kabupaten Landak secara masif menyasar potensi 1.752 pelanggan yang tersebar di belasan desa.
Dalam pelaksanaannya, PLN mengeksekusi pembangunan infrastruktur berskala besar mencakup 89,79 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Menengah (JTM), 74,62 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR), dan 29 unit gardu berkapasitas total 2.150 Kilovolt ampere (kVA).
Berkat pengawalan ketat dari Senayan, sejumlah desa di Landak seperti Sumsum, Manggang, dan Ringo Lojok telah mencapai progres konstruksi 100 persen.
Namun, Cornelis juga menyoroti realita makro di tingkat provinsi. Mengacu pada Peta Jalan Kementerian ESDM, Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki 664 lokasi desa, dusun yang belum berlistrik menuju target 2029.
Pada tahun 2025, dari target 71 lokasi Lisdes di Kalimantan Barat, baru 24 lokasi yang konstruksinya tuntas 100 persen. Hal ini tercermin di Landak, di mana progres beberapa desa seperti Sampuro masih di angka 16,43 persen.
“Melihat data yang ada, program unggulan Presiden ini sangat mungkin tercapai 100 persen pada tahun 2029. Namun, PLN tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Harus ada sinergi lintas kementerian! Kementerian Pekerjaan Umum harus bantu akses infrastruktur jalan yang rusak, dan Kementerian Kehutanan harus mempercepat izin kawasan hutannya. Jika hambatannya dibongkar, saya sangat optimis 2029 Kalbar terang benderang,” urainya tajam.
Bagi Cornelis, akses listrik adalah urat nadi penggerak ekonomi pedesaan di Kalimantan Barat. Kehadiran negara mutlak diperlukan hingga ke pelosok daerah untuk memastikan kedaulatan energi benar-benar nyata.*/
