Waspada Ada Modus Baru di Pilkada Serentak 2024, Timses Incar KTP Warga
Channeltujuh.com, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah yang akrab disapa Burhan menginstruksi anggota LAKI seluruh Indonesia untuk mengerahkan kekuatan melakukan pemantauan politik uang (money politik), jika ada temuan politik uang anggota LAKI segera melakukan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di masing-masing wilayah.
“Ya saat ini LAKI memiliki hak untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, karena LAKI sebagai lembaga pemantau yang telah memiliki akreditasi dari Baswaslu Republik Indonesia, jelas kita dari LAKI tetap berkomitmen untuk melakukan pemantauan dari tahapan pencalonan sampai penetapan pasangan calon terpilih. Jika ada temuan berbagai bentuk kecurangan atau politik uang, maka kita tetap membuat pengaduan ke pihak terkait terutama Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk melalukan proses lebih lanjut,” tegas Burhan, di Jakarta saat dihubungi via WhatsApp, Senin (2/9/24).
Pilkada yang jujur, demokratis dan berintegritas, lanjut Burhan mengatakan merupakan dambaan bagi bangsa dan negara, karena akan melahirkan pemimpin yang amanah.
“Saat ini ada gaya baru politik uang yang menjadi tren, mudah dilakukan oleh pihak tim sukses (timses) pasangan calon yaitu dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk dukungan. KTP akan dinilai dengan rupiah. Bisa berkisar Rp 100ribu sampai Rp 1juta. Memang sulit kita membuktikan secara hukum, namun faktanya demikian. Karena itu LAKI minta kepada Bawaslu untuk lebih fokus melakukan pengawasan terhadap modus baru ini sehingga kita mampu mengurangi terjadinya politik uang di Pilkada Serentak 2024 ini,” ujar Burhan.
Lanjut Burhan menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dengan modus baru para tim sukses untuk mendulang dukungan, karena hal tersebut mencerminkan produk calon pemimpin yang tidak baik.
“Karena itu kita berharap bila ada tim sukses pasangan calon gubernur, walikota maupun bupati yang menawarkan untuk mengumpulkan KTP dengan iming-iming imbalan uang, jangan takut untuk melaporkan kepada Bawaslu dan aparat setempat. LAKI juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mewujudkan kondisi yang kondusif agar Pilkada Serentak 2024 berjalan damai, aman dan lancar,” tukas Burhan mengakhiri.*/
Laporan : Devi Lahendra