Channeltujuh.com, PONTIANAK – Malam puncak undian Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) tingkat nasional periode pertama XXXV tahun 2024 Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia sukses dilaksanakan di Kota Pontianak. BPD Kalimantan Barat atau Bank Kalbar dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan yang di helat pada tanggal 8 Agustus 2024.
Dari kemegahan serta kemeriahan acara tersebut, masih menyimpan sisi gelap kebobrokan Bank Kalbar dibawah kepemimpinan Direktur Utama, Rokidi, yang mana terjadi kebobolan uang nasabah sebesar 17 miliar di Kantor Cabang Pembantu (Capem) Bank Kalbar di Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
Tak ayal kebobrokan Bank Kalbar bermuara pada kurangnya pengawasan internal bank yang berlabel plat merah ini. Kebobolan di Capem Karangan sebesar 17 miliar diduga juga terjadi dibeberapa Capem Bank Kalbar lainnya di wilayah Kalimantan Barat.
Raibnya uang nasabah 17 miliar membawa dampak buruk pada kepercayaan nasabah terhadap Bank Kalbar yang memiliki slogan Terpercaya, Bersahabat dan Profesional.
Salah seorang nasabah Bank Kalbar yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan slogan terpercaya serta profesional seharusnya diikuti dengan kinerja yang baik dan jujur.
“Dengan terjadinya pembobolan uang nasabah sebesar 17 miliar, kita sebagai masyarakat justru memberikan pertanyaan besar pada Bank Kalbar, karena peristiwa bobolnya uang nasabah 17 miliar sama sekali tidak mencerminkan slogan Bank Kalbar, Terpercaya, Bersahabat dan Profesional. Kita sebagai nasabah menjadi takut dan ragu untuk menyimpan uang di Bank Kalbar,” ujarnya, di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (9/8/24).
Ditempat terpisah menyikapi hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Anti Korupsi (Legatisi) Indonesia, Akhyani BA menilai kebobolan yang terjadi di Capem Bank Kalbar Karangan menunjukan buruknya pengawasan serta manajemen Bank Kalbar saat ini.
“Saya rasa para pemegang saham Bank Kalbar yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota seluruh Kalimantan Barat harus segera melakukan evaluasi menyeluruh baik pada tingkat Bank Kalbar kabupaten, kota hingga tingkat provinsi. Evaluasi ini penting mengingat bobolnya uang nasabah 17 miliar yang sudah membawa dampak buruk pada Bank Kalbar itu sendiri serta meruntuhkan kepercayaan nasabah secara menyeluruh,” tegas Akhyani.
Lebih lanjut Akhyani menegaskan selain dilakukan evaluasi, juga harus dilakukan investigasi mendalam terkait bobolnya uang nasabah sebesar 17 miliar, serta harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa.
“Investigasi harus dilakukan karena kita menduga dana tersebut juga mengalir bebas pihak-pihak lain, saya rasa nasabah harus hati-hati saat ini jika menyimpan uang di Bank Kalbar. Dengan kejadian seperti ini, saya rasa layak Bank Kalbar kita nobatkan sebagai bank sarang pembobol uang rakyat di bawah kepemimpinan Direktur Utama, Rokidi,” tukas Akhyani.*/
Laporan : Devi Lahendra
