Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta semua pihak terkait untuk membenahi data vaksinasi yang hingga kini mengalami data ganda maupun data yang belum masuk dalam vaksinasi.
Hal ini dikatakannya mengingat saat ini banyaknya laporan masuk dari para kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terkait banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan vaksinasi akibat data kependudukan mereka bermasalah.
“Untuk menangani hal ini kita harus bekerjasama, jika data warga tersebut memiliki perbedaan. Saya minta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) segera rapat dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pihak Bank maupun pihak terkait lainnya,” tegas Karolin, di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/12/21).
Agar data vaksinasi sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Karolin mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak sudah membentuk tim khusus untuk memasukan data tersebut ke dalam sistem.
“Kita ingin data-data yang bermasalah dapat segera dibereskan, apalagi saat ini adanya varian baru yakni Omicron. Sesuai arahan pemerintah pusat maka kita harus mempercepat vaksinasi ini. Kemudian bagi puskesmas yang mengalami kendala input pada system, disilahkan para kepala puskesmas untuk kirim data lengkapnya kepada kami karena kita sudah memiliki tim input yang siap membantu guna kelancaran program ini,” ujar Karolin.
Sementara itu, Urip salah satu perwakilan tim dari puskesmas mengatakan bahwa saat dilapangan sering terjadi data kependudukan ganda yang menyebabkan gagalnya warga divaksinasi.
“Pernah kita menginput data ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai. NIK terdaftar atas nama orang lain, padahal NIK di kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) sama persis atas nama warga yang bersangkutan,” terang Urip.*/
Laporan : Deckie
