Pemerintahan dan Politik

Proses Ganti Kartu ATM Cepat, Syaiful Apresiasi Kinerja Bank Kalbar 

20
×

Proses Ganti Kartu ATM Cepat, Syaiful Apresiasi Kinerja Bank Kalbar 

Sebarkan artikel ini

Channeltujuh.com, PONTIANAK – Proses cepat, ramah dan sopan hal itulah yang diungkapkan oleh Syaiful salah seorang nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat (Kalbar) atau Bank Kalbar saat melakukan penggantian kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) miliknya.

“Sebagai nasabah Bank Kalbar, saya mengapresiasi segala program Bank Kalbar serta dalam hal pelayanan terhadap nasabah juga sangat baik. Petugasnya ramah, sopan, dan proses penggantian kartu ATM saya yang baru berjalan cepat tanpa kendala,” ucap Syaiful, di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (17/2/25).

Lebih lanjut Syaiful mengatakan agar pelayanan yang baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kenyamanan para nasabah lainnya.

“Kita semua mengetahui bahwa Bank Kalbar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk melalui inovasi layanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pelayanan yang prima, saya rasa Bank Kalbar dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat posisinya sebagai salah satu bank daerah yang diandalkan di Kalimantan Barat, terimakasih Bank Kalbar,” tukas Syaiful mengakhiri.*/

Laporan : Devi Lahendra 

Loading

Bupati Landak Sampaikan Perubahan APBD 2026 dan Arah Baru Perseroda Landak Barajaki Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Landak Barajaki menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) bukanlah sebuah pembentukan perusahaan baru dari nol. Hal tersebut disampaikan Karolin dalam Rapat Paripurna ke-13 dan 14 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak, di Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat, Senin 31 Agustus 2026. Rapat tersebut beragendakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perseroda Landak Barajaki, sekaligus penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak tahun anggaran 2026. “Perubahan ini mencakup keberlanjutan kekayaan, usaha, perizinan, hak dan kewajiban, perikatan, serta pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Karolin. Menjawab kekhawatiran sejumlah fraksi, Karolin secara khusus menyoroti aturan main mengenai penyertaan modal untuk BUMD tersebut, terutama menyangkut catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kinerja Landak Barajaki di masa lalu. “Penyertaan modal baru tidak boleh sekadar menutup kelemahan operasional tanpa rencana penyehatan. Penambahan modal harus didasarkan pada evaluasi kondisi perusahaan, tindak lanjut pemeriksaan BPK, kajian kelayakan, dan kemampuan keuangan daerah,” tegas Karolin. Adapun dalam Raperda tersebut, modal dasar Perseroda Landak Barajaki ditetapkan sebesar Rp 20 miliar. Komposisinya mencakup 99 persen milik Pemkab Landak (Rp 19,8 miliar) dan 1 persen milik Koperasi Konsumen Landak Bersatu (Rp 200 juta). Sementara modal disetor ditetapkan sebesar Rp 12 miliar yang dipenuhi secara bertahap. Karolin juga menuntut agar perusahaan daerah tersebut kelak mampu mengelola bisnis yang strategis tanpa terus-menerus membebani kas daerah. “Pemerintah daerah berpendapat bahwa Perseroda tidak boleh menjadi perusahaan yang bergantung terus-menerus pada APBD. Perusahaan harus mampu mengembangkan usaha dan memperkuat sumber pendapatan secara mandiri,” ungkapnya. Selain membahas BUMD, Karolin turut memaparkan draf Perubahan APBD Kabupaten Landak 2026. Pendapatan daerah pada perubahan APBD diproyeksikan mencapai Rp 1,21 triliun, sementara belanja daerah disesuaikan menjadi Rp 1,26 triliun.

Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa…

Loading