Channeltujuh.com, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah atau yang akrab disapa Burhan menilai kebobrokan yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat atau Bank Kalbar akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat untuk menjadi nasabah di bank plat merah milik pemerintah daerah tersebut.
Burhan mengatakan dibawah kepemimpinan Rokidi sebagai Direktur Utama Bank Kalbar, kini bermunculan kasus-kasus yang membuat Bank Kalbar terus terpuruk, bobolnya uang nasabah sebesar Rp 17 miliar di Kantor Cabang Pembantu (capem) Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
“Jelas kalau saya menilai ini merupakan kejahatan perbankan yang harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Karena dapat merugikan keuangan daerah dan keuangan masyarakat. Bila dugaan ini terbukti terjadi perbuatan melawan hukum maka pihak penegak hukum sangat layak dan tepat untuk memeriksa para direksi Bank Kalbar,” tegas Burhan saat dihubungi via WhatsApp di Jakarta, Sabtu (17/8/24).
Lanjut Burhan mengatakan jajaran direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan ikut bertanggung jawab terhadap kebobrokan managemen yang terjadi dan berdampak merugikan semua pihak.
“Dewan Komisaris bukan saja memiliki kewenangan untuk mengganti para jajaran Direksi Bank Kalbar namun juga punya tanggungjawab untuk mengganti keuangan nasabah ataupun uang yang merugikan daerah. Untuk menghindari agar para Dewan Komisaris tidak ikut melakukan pembiaran atas bobolnya uang nasabah dan indikasi korupsi maka layak untuk mengevaluasi para jajaran Direksi Bank Kalbar dan bila perlu segera mengambil tindakan untuk memberhentikan jajaran Direksi Bank Kalbar agar masyarakat tidak memiliki pemikiran yang negatif terhadap kinerja Dewan Komisaris Bank Kalbar,” kata Burhan.
LAKI yakin, lanjut Burhan mengatakan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) akan memantau perkara ini baik monitoring maupun supervisi. Dimasa pemerintahan Prabowo Subianto yang segera akan dilantik, masyarakat sangat berharap agar korupsi menjadi perhatian khusus dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
“Karena itu mari kita dukungan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia yang bebas korupsi. Usut tuntas kasus-kasus yang ada di Bank Kalbar, jangan biarkan para perampas uang rakyat berkeliaran menikmati uang rakyat dan bebas dari hukum, tangkap tikus-tikus berdasi perampas uang rakyat,” tukas Burhan.*/
Laporan : Devi Lahendra
