Hukum dan TNI/PolriPemerintahan dan Politik

Bupati Landak Dan Kajari Landak Resmikan Rumah RJ

Channeltujuh.com, HILIR KANTOR – Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Landak, Sukamto melakukan meluncurkan (launching) Rumah Restorative Justice Batamu Bapakat di Desa Hilir Kantor, yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Landak, Camat Ngabang, Kepala Desa Hilir Kantor, kepala dusun, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan organisasi masyarakat yang bertempat di aula Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya Karolin mengatakan bahwa Restorative Justice (RJ) merupakan program dari Kejaksaan Agung yang mana telah diimplentasikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Landak dan menjadi salah satu yang pertama melaksanakan program tersebut di Kalimantan Barat.

“Kami ucapkan selamat kepada Kejari Landak yang telah berhasil menjalankan program ini, bahkan termasuk yang paling duluan seluruh Kalimantan Barat. Ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat Kabupaten Landak sangat mendukung program pemerintah,” ujar Karolin, Selasa (29/3/22).

Karolin menjelaskan bahwa Kejari Landak melalui program rumah Restorative Justice tersebut telah mengikuti perkembangan zaman, karena saat ini menurut Karolin persoalan dibidang hukum juga semakin beragam sehingga pemeritah mencetuskan program Restorative Justice.

“Persoalan dibidang hukum saat ini semakin beragam, karena zaman dulu tidak ada orang ribut gara-gara status di media sosial, tapi zaman sekarang hal seperti itu bisa dihukum sehingga tercetuslah Restorative Justice ini. Jadi program ini bertujuan untuk menyikapi dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga di satu sisi kita memanfaatkan kearifan lokal yang ada,” terang Karolin.

Kajari Landak, Sukamto mengatakan bahwa ada beberapa kriteria atau syarat dalam melakukan Restorative Justice. Selain itu rumah Restorative Justice yang ada di Desa Hilir Kantor dapat menjadi contoh untuk kecamatan lain yang ada di Kabupaten Landak.

“Ada kriteria perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan tanpa sidang di pengadilan diantaranya adalah syarat perkaranya adalah pertama perkara yang dilakukan pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan, kedua ancamannya dibawah lima tahun, ketiga kerugian yang diderita korban tidak lebih dari 2.500.000 rupiah, dan yang terakhir masyarakat mendukung terjalinnya suatu perdamaian antara kedua belah pihak. Jika memenuhi syarat tersebut Kami bisa melakukan Restorative Justice seperti yang sudah Kami lakukan yakni perkara yang ada di Kecamatan Mandor,” jelas Sukamto.*/

Laporan : Deckie

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button