NewsPemerintahan dan Politik

Reses di Sambas, Ini Yang Dibahas Cornelis dan Bupati Sambas

Channeltujuh.com, SAMBAS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi II, Badan Anggaran dan tim pengawas DPR RI Bidang Pengawasan Perbatasan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 Cornelis, silahturahmi dengan Bupati Sambas dalam rangka kunjungan kerja (kunker) reses perseorangan masa persidangan III tahun sidang 2021-2022, Selasa 4 Januari 2022.

Kedatangan anggota DPR RI Komisi II Dapil Kalimantan Barat 1 Fraksi PDI Perjuangan tersebut di sambut langsung oleh Bupati Sambas, Sekretaris Daerah Sambas, Asisten I dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Sambas.

Cornelis menyampaikan kunker kali ini dalam rangka reses di Kabupaten Sambas bertemu dengan Bupati serta jajaranya, guna membahas permasalahan apa saja yang di hadapi di Kabupaten Sambas.

“Karena mitra kerja Komisi II yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka dari itu apa yang bisa kami bantu ya kami bantu. selain itu pembahasan pembinaan organisasi masyarakat (ormas), pembinaan  Aparatur Sipil Negara (ASN) , termaksuklah anggaran yang telah di rekopusing di tahun 2021. Terkait dengan rekopusing anggaran tahun 2021, saya sarankan kepada bupati untuk administrasi lebih baik, karena kalau sampai keliru, bupati juga yang akan kena masalah dan menangung resikonya. Padahal rekopusing itu dari pusat, oleh karena itu dokumen-dokumennya diamankan dan dirapikan. Untuk pengelolaan anggaran. Anggaran itu harus dikelola dengan baik sesuai dengan sekala pioritas, itu saja yang kami bahas bersama dengan Bupati Sambas dan jajaranya,” ujar Cornelis, di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (4/1/22).

Cornelis mengatakan bahwa terkait permasalahan kursial dibidang anggaran ataupun penambahan anggaran di Kabupaten Sambas khususnya. karena situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ekonomi kita sangat terganggu, terkadang target yang telah ditetapkan pemerintah juga belum tercapai.

“Kalau seandainya ekonomi kita sudah pulih, pendapatan negara juga sudah normal, kita akan mengajukan usulan kepada pemerintah supaya di tambah, agar dapat melakukan pembangunan ke daerah-daerah yang sempat terhenti oleh dampak pandemi COVID-19 ini,” jelas Cornelis.

Cornelis juga menyampaikan bahwa kabupaten, kota di Indonesia belum ada yang mampu mencukupi keperluan anggaran didaerah masing-masing melalui pendapatan daerahnya, semua masih tergantung pemerintah pusat, oleh karena itu saya pesan beliau dengan kondisi yang saat ini masih muda dan beliau adalah pemimpin masa depan.

“Di Kabupaten Sambas ini perhatian pemerintah pusat sangat luar biasa, oleh karena itu masyarakatnya juga harus dibina, investasi yang ada disini jangan diganggu, dari investasi ini lah adanya  mendapatkan pendapatan negara, adanya pendapatan daerah, kalau tidak ada investasi tidak ada kegiatan ekonomi, bagaimana pemerintah akan mendapatkan pendapatan, maka dari itu jaga dengan baik investasi yang ada,” tukas Cornelis mengakhiri.*/

Laporan : Deckie

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button