Kabupaten Landak Masuk 3 Besar Nominasi TPID Kabupaten Berprestasi
Channeltujuh.com, NGABANG — Pemerintah Pusat memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Landak usai dianggap sukses dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Landak. Hal ini disampaikan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2021 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
Terkait masuknya Kabupaten Landak dalam TPID kabupaten dan kota berprestasi tahun 2020 tersebut, Bupati Landak Karolin Margret Natasa, mengatakan turut mengapresiasi kepada tim yang menjadikan Kabupaten Landak masuk tiga besar kawasan Kalimantan.
“Ini merupakan lompatan yang baik bagi Kabupaten Landak. Disebut lompatan karena ditahun sebelumnya kita berada dirangking lima pada penilaian TPID Non-Indeks Harga Konsumen (IHK) kawasan Kalimantan dan tentunya ini merupakan kerja keras tim dalam melaksanakannya dan patut kita apresiasi bersama,” ujar Karolin, di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (25/8/21).
Karolin melanjutkan bahwa prestasi ini perlu dipertahankan dan sedapat mungkin ditingkatkan mengingat hal ini menandakan perekonomian di Kabupaten Landak cukup baik meski adanya pandemi.
“Prestasi demikian harus kita pertahankan dan bila perlu ditingkatkan karena ini merupakan suatu tanda bahwa perekonomian di Kabupaten Landak bangkit meski adanya pandemi. Perlu diingat stabilitas harga harus tetap dijaga walaupun sedang masa pandemi,” kata Karolin.
Seperti diketahui bahwa Kabupaten Landak masuk tiga besar nominasi TPID kabupaten dan kota berprestasi tahun 2020, sedangkan untuk pemenang TPID kabupaten dan kota berprestasi wilayah Kalimantan tahun 2020 ini diraih oleh Kabupaten Kutai Barat dengan program unggulan yakni peningkatan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan pupuk organik cair.
Sedangkan tim penilai untuk kegiatan ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*/
Laporan : Deckie
