Channeltujuh.com, PONTIANAK — Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, yang akrab disapa Sis, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar).
Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Rahmadi, menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya semua Kabupaten sehingga pelaksanaan LHP dapat berjalan lancar serta mengajak agar menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Kita berharap pemerintah daerah harus lebih komprehensif dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta dapat memperhatikan dengan serius rekomendasi BPK terhadap LHP masing-masing kabupaten,” kata Rahmadi, di Pontianak, Kalbar (7/5/21).
Pada acara tersebut Bupati Kapuas Hulu mendapat kesempatan mewakili kepala daerah yang hadir untuk memberikan sambutan terkait penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI Perwakilan Kalbar.
Sis dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan, namun dikarenakan kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus diselesaikan,” kata Sis.
Terhadap rekomedasi dan temuan dalam LHP, Sis, menyampaikan telah membuat rencana tindak lanjut agar semua rekomendasi dan temuan dapat diproses dengan baik.
“Dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami telah menyusun rencana aksi (action plan) yang dalam implementasinya kami mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar,” kata Sis.
Acara Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI Perwakilan Kalbar dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Bupati Melawi, Bupati Sekadau, Wakil Bupati Sintang, Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau dan Ketapang serta didamping oleh Sekretaris Daerah dan Inspektur masing-masing Kabupaten.
Kabupaten Kapuas Hulu Kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat.*/
Laporan : Deckie
