Channeltujuh.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Aloysius, bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan audiensi strategis dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta Rabu 18 November 2026.
Pertemuan yang turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kalbar serta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalbar ini difokuskan untuk memperkuat tata kelola serta mendorong percepatan hilirisasi komoditas kratom asal Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalbar memaparkan potensi besar kratom sebagai salah satu komoditas unggulan daerah yang menopang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan. Namun, potensi ini membutuhkan kepastian regulasi serta dukungan tata niaga dari pemerintah pusat agar memiliki nilai tambah yang maksimal.
Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat krusial agar petani dan pelaku usaha kratom di Kalimantan Barat mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian pasar.
“Kratom sudah menjadi tulang punggung ekonomi bagi ribuan masyarakat di Kalimantan Barat. Melalui audiensi dengan Ketua DEN ini, kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menata regulasi, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga tidak lagi menimbulkan polemik dan justru mampu mendongkrak devisa serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Aloysius.
Aloysius menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah bersama Bapperida terus menyiapkan kajian riset dan inovasi terkait pengolahan kratom. Menurutnya, hilirisasi menjadi kunci agar Kalimantan Barat tidak hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk turunan yang memiliki nilai jual tinggi dan sesuai dengan standar kesehatan maupun perdagangan internasional.
“Kami ingin tata kelola kratom ini jelas, terukur, dan terintegrasi. Dengan dukungan DEN, kita harapkan ekosistem industri dan riset kratom di Kalbar bisa segera terwujud secara legal dan berkelanjutan,” ungkap Aloysius.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyambut baik inisiatif dan langkah proaktif dari pimpinan DPRD dan Pemprov Kalbar.
“Kami menilai komoditas kratom memang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan jika dikelola dengan tata kelola yang baik, berbasis riset ilmiah, serta diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan,” pungkasnya.*/
![]()













