Channeltujuh.com, NGABANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak resmi meluncurkan program pendidikan kesetaraan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Landak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Landak dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan status proses hukum yang sedang dijalani warga binaan tidak boleh menjadi penghalang untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama bahwa hak atas pendidikan tidak boleh terhenti karena seseorang sedang menjalani proses hukum,” kata Karolin saat meresmikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Rutan Kelas IIB Landak, beberapa waktu lalu.
Karolin menjelaskan, pelaksanaan program ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mewajibkan pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian warga binaan selama masa pidana.
Menurutnya, ijazah dan bekal ilmu pengetahuan yang diperoleh warga binaan selama di rutan akan menjadi modal penting saat mereka kembali ke lingkungan sosial.
“Pendidikan bagi warga binaan bukan sekadar pemenuhan hak administratif, melainkan bekal nyata untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan lebih siap, lebih percaya diri, dan mampu menata kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaannya,” ujar Karolin.
Program pendidikan kesetaraan di Rutan ini terintegrasi langsung dengan program Gerakan Bersama Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah (Gerbang Asa) yang diresmikan Pemerintah Kabupaten Landak sejak pertengahan Juni 2026.
Melalui program Gerbang Asa, Pemkab Landak menyisir serta memvalidasi data anak putus sekolah hingga warga usia dewasa yang terputus akses pendidikannya, baik yang berada di desa-desa maupun di lembaga pemasyarakatan.
“Ini adalah bagian dari program Gerbang Asa ya, bagaimana kita menuntaskan buta aksara di Kabupaten Landak dan meningkatkan lama sekolah juga untuk peningkatan indikator pendidikan di Kabupaten Landak,” tutur Karolin.
Dalam mengimplementasikan program tersebut di Rutan Kelas IIB Landak, Pemkab Landak menggandeng dua lembaga nonformal, yaitu PKBM Marabayan Raya dan PKBM Harapan Baru.
Saat ini tercatat 23 warga binaan yang terdaftar mengikuti jenjang pendidikan kesetaraan formal, yang terdiri dari tujuh peserta Paket A (setara SD), delapan peserta Paket B (setara SMP), dan delapan peserta Paket C (setara SMA). Selain itu, terdapat 49 warga binaan berusia di atas 25 tahun yang ikut serta dalam program pembelajaran tersebut.
Karolin memberikan apresiasi khusus kepada para warga binaan, terutama mereka yang telah berusia dewasa namun tetap memiliki motivasi tinggi untuk menuntaskan pendidikan formal.
“Ada 49 orang di atas usia 25 tahun masih punya semangat untuk terus belajar. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, tolong dijaga semangatnya. Keluar dari sini bisa bawa ijazah, luar biasa ya,” ucap Karolin.
Ia mendorong para peserta untuk konsisten mengikuti proses pembelajaran yang diproyeksikan berlangsung selama kurang lebih satu tahun hingga memperoleh ijazah kelulusan resmi.
“Kepada warga binaan, saya harap mengikuti dengan penuh semangat. Belajar lagi, jangan cepat putus asa karena pasti memang akan sulit untuk memulai. Tetapi kalau sudah terbiasa, saya yakin semuanya bisa dan semua mampu sampai bisa mendapatkan ijazah,” kata Karolin.
Menurut Karolin, berdasarkan data indikator pendidikan daerah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Landak pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,76 tahun. Angka ini meningkat dibanding capaian tahun 2023 yang berada di posisi 7,24 tahun.
“Meski mengalami kenaikan, RLS Kabupaten Landak masih berada 0,31 tahun di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat dan terpaut 1,31 tahun dari capaian RLS nasional,” rinci Karolin.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Landak tahun 2025 tercatat sebesar 69,92, masih di bawah angka rata-rata provinsi yang mencapai 72,09.*/
