Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa melantik 115 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak. Dalam perombakan ini, Karolin memberikan tenggat waktu tegas bagi 87 kepala sekolah (Kepsek) yang dilantik untuk segera merumuskan program inovasi pendidikan.
“Saya beri waktu satu minggu untuk menyusun, satu minggu asistensi dengan dinas. Dua minggu sudah ada di meja saya. Apa programnya, mau apa saja. Saya minta disusun,” ujar Karolin di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin, 2 November 2026.
Karolin menegaskan, dokumen program tersebut tidak boleh sekadar menjadi syarat administratif. Pemkab Landak akan mengevaluasi pelaksanaannya setiap bulan untuk memastikan inovasi benar-benar berjalan.
Langkah tegas ini diambil Karolin untuk menyikapi sejumlah pekerjaan rumah di sektor pendidikan Landak. Ia menyoroti rata-rata lama sekolah di daerahnya yang baru menyentuh angka 7,76 tahun, jauh dari harapan lama sekolah yang ditargetkan mencapai 12,55 tahun.
Selain itu, angka putus sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) 0,39 persen dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 0,26 persen masih menjadi perhatian serius, diiringi masalah ratusan ruang kelas yang mengalami rusak berat dan sedang.
Kapasitas literasi dan numerasi siswa di Landak juga tak luput dari sorotan. Merujuk pada Rapor Pendidikan 2024, capaian Bahasa Indonesia dan Matematika tingkat SD maupun SMP di Landak masih berada di bawah rata-rata provinsi.
“Kepala sekolah agar segera melakukan inovasi pembelajaran guna mendongkrak kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Lakukan pendataan sarana sekolah secara berkala, jangan hanya diserahkan kepada operator,” tegas Karolin.
Selain kepala sekolah, Karolin juga melantik 17 pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas. Kepada para sekretaris dinas dan kepala bidang, ia mewanti-wanti agar perencanaan anggaran disusun secara cermat dan menghentikan kebiasaan menyalin dokumen tahun-tahun sebelumnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah saat ini, Karolin meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memutar otak untuk menyaring program yang benar-benar prioritas.*/
