Channeltujuh.com, NGABANG – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap pekat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, semakin mengkhawatirkan. Menghadapi cuaca ekstrem, sumber air yang mengering, dan keterbatasan anggaran, Bupati Landak Karolin Margret Natasa menempuh jalur langit dengan menggelar acara doa bersama.
Acara bertajuk Doa Bersama untuk Keselamatan Negeri tersebut digelar di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 3 September 2026.
Karolin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan berbagai upaya maksimal, mulai dari pemadaman darat hingga sosialisasi. Namun, hal itu belum membuahkan hasil signifikan karena minimnya curah hujan. Upaya modifikasi cuaca atau hujan buatan pun sulit direalisasikan karena terbatasnya ketersediaan awan.
“Setelah semua daya upaya dilakukan, pemadaman lewat darat, himbauan, sosialisasi. Pada akhirnya ya, kita mengakui bahwa problem kita ini memang problem alam juga, dengan tidak adanya hujan turun,” ujar Karolin.
Karolin memaparkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 88 titik panas atau hotspot di Kabupaten Landak dalam tiga hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara PM 2.5 masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak bahkan telah mengambil kebijakan untuk meliburkan anak-anak sekolah dan menggantinya dengan sistem pembelajaran daring. Dampak kemarau panjang ini tidak hanya memicu api, tetapi juga melumpuhkan pasokan air bersih bagi masyarakat.
“Sungai Landak yang begitu besar itu kedalaman air cuma kurang lebih 80 sentimeter, tidak sampai 1 meter hari ini. Sehingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga nol, tidak mau, harus bergiliran bagaimana caranya agar air ini bisa tetap kita upayakan,” jelas Karolin.
Merespon krisis yang meluas, dikatakan Karolin Pemkab Landak secara resmi telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Seluruh desa didorong untuk segera mendirikan posko koordinasi agar masyarakat bisa bergotong royong menangani api sebelum bantuan dari kabupaten tiba.
Meski demikian, Karolin tidak menampik bahwa desa-desa saat ini tidak memiliki anggaran darurat bencana yang memadai akibat kebijakan efisiensi. Untuk mengatasi hal ini, Karolin langsung menyurati pemerintah pusat.
“Hari ini saya menandatangani surat untuk permohonan kepada Menteri Sosial dan Menteri Desa, agar desa-desa kami yang saat ini kondisinya defisit ataupun minim sekali dananya, bisa ada program desa siaga bencana atau apapun itu namanya,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Karolin memberikan peringatan keras dan meminta pengertian masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas pembakaran, sekecil apapun itu, termasuk membakar sampah di pekarangan. Angin kencang dan kondisi lingkungan yang sangat kering membuat api sangat mudah menjalar hingga ke area permukiman.
“Sudah tebal asap, masih lagi bakar. Kalau situasi sudah seperti ini, ya sudahlah, berhenti dulu apapun aktivitasnya,” pungkas Karolin.*/
