Channeltujuh.com, JAKARTA – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cornelis, menghadiri rangkaian Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 1 September 2026.
Rangkaian persidangan tersebut terdiri dari dua agenda berbeda, yakni Rapat Paripurna Khusus dan Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Dalam Rapat Paripurna Khusus, Cornelis menyimak pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI sekaligus penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026.
“Laporan kinerja ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR kepada rakyat atas kerja yang telah dilakukan selama satu tahun sidang,” ujar Cornelis.
Menurutnya, peringatan HUT ke-81 DPR RI juga perlu menjadi momentum bagi seluruh anggota dewan untuk terus memperkuat pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat.
“DPR harus terus bekerja dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, rakyat yang menilai kerja kita,” katanya.
Setelah Rapat Paripurna Khusus, Cornelis melanjutkan keikutsertaannya dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI yang mengagendakan dua pembahasan sekaligus pengambilan keputusan.
Agenda pertama yakni laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Sementara agenda kedua adalah penetapan keanggotaan panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Jaminan Benda Bergerak, yang juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Cornelis menegaskan bahwa kehadiran anggota DPR dalam setiap agenda persidangan merupakan bagian penting dari pelaksanaan tanggung jawab konstitusional sebagai wakil rakyat.
“Setiap keputusan di DPR membawa konsekuensi bagi negara dan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus kita ikuti dengan penuh tanggung jawab,” tegas Cornelis.
Sebagai Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran DPR RI, Cornelis juga menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya, termasuk memastikan setiap kebijakan yang dibahas dan diputuskan DPR RI tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rangkaian Paripurna tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda awal Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, setelah DPR RI menyampaikan laporan kinerja tahun sidang sebelumnya dan melanjutkan kerja-kerja kelembagaan pada tahun sidang berikutnya.*/
