Channeltujuh.com, JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cornelis, menghadiri audiensi Banggar DPR RI bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026.
Audiensi tersebut membahas strategi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas. Pertemuan menjadi ruang dialog antara Banggar DPR RI dan perwakilan DPRD kabupaten untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah, khususnya berkaitan dengan kapasitas fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam pertemuan tersebut, Cornelis turut berdialog dan mencermati berbagai aspirasi yang disampaikan perwakilan daerah. Menurutnya, komunikasi langsung antara DPR RI dan DPRD penting agar kebijakan fiskal nasional tetap mempertimbangkan kondisi riil serta kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.
“Daerah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, aspirasi dari DPRD kabupaten perlu kita dengarkan sebagai bahan dalam melihat kebijakan anggaran secara lebih utuh. Anggaran harus efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Cornelis.
Cornelis menekankan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah harus berjalan beriringan dengan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan apabila penggunaannya belum mampu menjawab kebutuhan dasar dan persoalan masyarakat.
Ia juga menilai forum audiensi seperti ini penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan berbagai kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional tidak terputus dari realitas pelaksanaan pembangunan di kabupaten.
“Pusat dan daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus membangun komunikasi yang kuat sehingga kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Audiensi yang digelar secara terbuka tersebut merupakan bagian dari agenda Banggar DPR RI dalam menyerap masukan dan memperkuat dialog dengan unsur pemerintahan serta lembaga perwakilan di daerah.*/
