Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa memaparkan kondisi dan tantangan pembangunan infrastruktur daerah di tengah besarnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Landak.
Hal tersebut disampaikan Karolin dalam rapat paripurna ke-6 dan ke-7 masa sidang II tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Landak, Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 30 April 2026.
Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Landak Tahun Anggaran 2025, serta pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Produk Unggulan Daerah.
Dalam pemaparannya, Karolin menjelaskan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Landak masih sangat ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data PDRB, kedua sektor tersebut konsisten menyumbang lebih dari 30 persen setiap tahunnya.
“Dua hal ini tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Kemarin juga sudah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan sudah terpotret jelas dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita,” ujar Karolin di hadapan pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.
Namun, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah kerap menghadapi dilema. Beban kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan komoditas, khususnya kelapa sawit, sangat tinggi. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikembalikan oleh pemerintah pusat ke kas daerah masih tergolong sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan jalan.
“Ini dilema yang kita hadapi. Kalau angkutan ini kita larang lewat, ekonomi masyarakat tidak berputar dan sawit warga tidak terjual. Tetapi kalau kita biarkan dan jalan tidak segera dibenahi, anggaran daerah kita sangat terbatas untuk menutupi seluruh kerusakan tersebut,” ungkap Karolin.
Karolin menyadari betul bahwa kondisi jalan yang rusak akan berdampak domino pada tingginya ongkos transportasi, yang ujungnya memicu kenaikan harga bahan pokok di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi atas minimnya dana dari pusat, Karolin mendorong seluruh jajaran legislatif dan eksekutif untuk merapatkan barisan. Ia meminta adanya sinergi yang kuat untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita harus mengoptimalkan potensi daerah agar PAD meningkat, sehingga kita memiliki ruang fiskal yang lebih mandiri untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang dikeluhkan masyarakat,” tegasnya.*/
