Channeltujuh.com, NGABANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak mencatatkan kinerja positif dalam pemenuhan layanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2026. Hal ini dibuktikan dengan tingkat capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Landak yang menempati peringkat pertama seluruh Kalimantan Barat.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang fokus pada pemenuhan layanan dasar warga Landak. Kami bersyukur, namun ini juga menjadi pengingat bahwa standar pelayanan harus terus kita tingkatkan ke depannya,” ujar Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (29/4/26).
Berdasarkan data Peringkat Indeks Pencapaian SPM seluruh bidang tahun 2026, Kabupaten Landak memimpin perolehan angka tertinggi yakni 47,6 persen. Posisi ini mengungguli wilayah lain, seperti Kabupaten Kayong Utara di tempat kedua dengan 42,12 persen, dan Kabupaten Sintang dengan 39,43 persen. Capaian Landak ini juga berada jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang berada di angka 36,55 persen.
“Angka 47,6 persen ini bukan sekadar target administratif di atas kertas. Ini berarti ada perluasan akses nyata di bidang kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan krusial lain yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Karolin.
Selain prestasi di tingkat provinsi, penyelenggaraan Pemkab Landak juga diakui secara nasional. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara basional tahun 2025. Evaluasi ini disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat provinsi dan kabupaten, kota tahun 2024.
Dalam dokumen lampiran keputusan yang menilai 415 pemerintah kabupaten di Indonesia tersebut, Kabupaten Landak menempati posisi ke-145 dengan perolehan skor 2,8418. Perolehan skor tersebut menempatkan pemerintahan Kabupaten Landak pada kategori status kinerja sedang.
“Hasil evaluasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan status kinerja sedang ini menunjukkan bahwa pengelolaan birokrasi di Landak berjalan efektif. Kami akan jadikan data ini pijakan untuk mengevaluasi program mana yang sudah berdampak baik dan sektor mana yang masih butuh percepatan,” jelas Karolin.
Ke depan, Karolin berkomitmen untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan nyata warga, terutama bagi mereka yang tinggal di pelosok. Ketersediaan akses dasar yang berkeadilan menjadi prioritas penyusunan anggaran.
“Tantangan geografis di wilayah kita memang ada, tetapi itu tidak boleh jadi alasan pelayanan publik menjadi terhambat. Fokus utama kita ke depan adalah memastikan seluruh instrumen pemerintah benar-benar hadir untuk melayani dan mensejahterakan warga Landak tanpa terkecuali,” tutup Karolin.*/
