Channeltujuh.com, BANDUNG – Dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif, Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Cornelis, memberikan atensi khusus terhadap budaya pelaporan kinerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia mewanti-wanti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat (Jabar) agar memberikan laporan progres kerja yang nyata dan jujur, bukan sekadar laporan Asal Bapak Senang (ABS). Pesan tegas ini disampaikan Cornelis saat melakukan kunjungan kerja ke kantor PT. PLN UID Jawa Barat di Kota Bandun, Jumat 20 Februari 2026.
Mengawali arahannya, Cornelis tetap menyampaikan pesan hangat menyambut bulan suci umat Islam.
“Selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya,” sapa Cornelis membuka pertemuan.
Memasuki agenda inti, legislator senior ini langsung mengingatkan jajaran petinggi PLN mengenai mandat besar yang mereka emban.
Ia menekankan bahwa DPR RI telah memberikan dukungan maksimal dari sisi penganggaran negara, sehingga tidak ada alasan bagi pelaksana di lapangan untuk gagal mewujudkan target elektrifikasi nasional.
“DPR RI telah memberikan subsidi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jangan sampai ini tidak jalan atau tidak dilaksanakan,” ungkap Cornelis.
Untuk itu, ia meminta para pemegang kebijakan menyoal energi dan listrik ini benar-benar turun ke bawah dan tidak hanya menerima laporan manis dari bawahan.
“Saya sarankan ke bapak ibu yang memegang jabatan penting ini untuk betul-betul melaksanakan program presiden, karena masalah listrik ini merupakan program utama. Jangan sampai Bapak-bapak lapor bagus-bagus saja, beres-beres tahu-tahu tidak beres, karena targetnya 2029 sudah harus tercapai, bapak ibu dipecatnya nanti,” ingatnya dengan tegas.
Ia pun menegaskan untuk bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan program strategis ini. “Tolong sungguh-sungguh, sehingga program presiden ini bisa terwujud, jangan sampai tidak terwujud sebab ini program strategis nasional,” tambahnya memberikan penekanan.*/
