Channeltujuh.com, NGABANG – Banyak posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang sebagian besar dikarenakan pensiunnya Kepala OPD sebelumnya.
Beberapa diantaranya mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sejumlah jabatan strategis lainnya yang juga dijabat Plt.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengakui jika cukup kesulitan dalam bekerja karena banyak jabatan yang terpaksa harus diisi oleh Plt.
“Eselon II, eselon III, eselon IV banyak yang dijabat oleh pejabat yang belum definitif. Eselon II sendiri ada kurang lebih 17 yang dalam posisi kosong,” jelas Bupati Karolin, saat dikonfirmasi usai menyerahkan hewan kurban di Masjid Babul Hafadzah Pasar Jati, di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (7/6/25).
Dengan kondisi tersebut, Karolin mengatakan bahwa Pemkab Landak telah mengajukan izin kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Dalam Negeri, agar diperkenankan segera melakukan uji kesesuaian kompetensi (job fit), serta lelang jabatan (open bidding) untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.
“Proses perizinan sedang berjalan, mudah-mudahan bisa segera selesai. Kemudian kami akan berproses untuk membuka pendaftaran berkaitan dengan open bidding, untuk mengisi posisi eselon II. Setelah nanti terpilih baru nanti kita ajukan untuk pelantikan,” ujar Karolin.
Dengan adanya pejabat definitif nantinya, lanjut Karolin diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Landak bisa lebih baik dan fungsional. “Karena saat ini satu orang merangkap dua sampai tiga jabatan. Jadi memang berat pastinya,” imbuhnya.
Selain itu disampaikannya bahwa, jika nanti sudah ada pejabat-pejabat definitif yang terpilih direncanakan akan dilaksanakan orientasi khusus bagi para kepala OPD, yang dimaksudkan untuk menyamakan kembali visi-misi serta penyamaan pemikiran.
“Oleh karena itu mungkin akan ada orientasi khusus, berkaitan dengan para kepala OPD. Sehingga kita bisa mengawali kerja kita dengan persamaan persepsi,” tukas Karolin.*/
Laporan : Deckie
