Beranda Pemerintahan dan Politik Karolin Hadiri Koordinasi dan Evaluasi Bawaslu Landak, Terkait Pilkada Serentak 2024
Pemerintahan dan Politik

Karolin Hadiri Koordinasi dan Evaluasi Bawaslu Landak, Terkait Pilkada Serentak 2024

Channeltujuh1 min baca
21
×

Karolin Hadiri Koordinasi dan Evaluasi Bawaslu Landak, Terkait Pilkada Serentak 2024

Sebarkan artikel ini

Channeltujuh.com, NGABANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Landak menggelar kegiatan koordinasi dan evaluasi pengawasan pemilihan Kabupaten Landak bersama dengan adhock dan pemangku kepentingan (stakeholder), di Aula Besar Kantor Bupati  Landak, Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Bupati Karolin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 adalah sejarah bagi demokrasi di Indonesia karena baru pertama kali diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak dan prosesnya berjalan baik dan dengan hasil yang baik.

“Pilkada serentak 2024 merupakan tonggak sejarah demokrasi bagi negara kita, karena ini merupakan proses pertama kali yang memilih gubernur, bupati dan walikota secara serentak di Indonesia dan dapat dilalui dengan baik tanpa ada kisruh yang berarti yang mengganggu jalannya proses demokrasi” ujar Karolin, di Ngabang, Senin (17/3/25).

Kegiatan koordinasi dan evaluasi Pilkada serentak 2024 diikuti dengan pembagian sertifikat penghargaan kepada stakeholder yang telah mensukseskan peserta demokrasi.*/

Laporan : Deckie 

Loading

Post Views: 21

Pos Terkait

Pemerintahan dan Politik
Wabup Kapuas Hulu Sukardi Temui Pendemo dari DPC SPI
Pemerintahan dan Politik
DPC SPI Sampaikan Aspirasi Dihadapan Wabup Kapuas Hulu 
Pemerintahan dan Politik
Rapat Paripurna DPRD Landak, Karolin Beberkan Syarat Ketat Penyertaan Modal untuk Landak Barajaki
Pemerintahan dan Politik
Bupati Landak Sampaikan Perubahan APBD 2026 dan Arah Baru Perseroda Landak Barajaki Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Landak Barajaki menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) bukanlah sebuah pembentukan perusahaan baru dari nol. Hal tersebut disampaikan Karolin dalam Rapat Paripurna ke-13 dan 14 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak, di Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat, Senin 31 Agustus 2026. Rapat tersebut beragendakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perseroda Landak Barajaki, sekaligus penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak tahun anggaran 2026. “Perubahan ini mencakup keberlanjutan kekayaan, usaha, perizinan, hak dan kewajiban, perikatan, serta pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Karolin. Menjawab kekhawatiran sejumlah fraksi, Karolin secara khusus menyoroti aturan main mengenai penyertaan modal untuk BUMD tersebut, terutama menyangkut catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kinerja Landak Barajaki di masa lalu. “Penyertaan modal baru tidak boleh sekadar menutup kelemahan operasional tanpa rencana penyehatan. Penambahan modal harus didasarkan pada evaluasi kondisi perusahaan, tindak lanjut pemeriksaan BPK, kajian kelayakan, dan kemampuan keuangan daerah,” tegas Karolin. Adapun dalam Raperda tersebut, modal dasar Perseroda Landak Barajaki ditetapkan sebesar Rp 20 miliar. Komposisinya mencakup 99 persen milik Pemkab Landak (Rp 19,8 miliar) dan 1 persen milik Koperasi Konsumen Landak Bersatu (Rp 200 juta). Sementara modal disetor ditetapkan sebesar Rp 12 miliar yang dipenuhi secara bertahap. Karolin juga menuntut agar perusahaan daerah tersebut kelak mampu mengelola bisnis yang strategis tanpa terus-menerus membebani kas daerah. “Pemerintah daerah berpendapat bahwa Perseroda tidak boleh menjadi perusahaan yang bergantung terus-menerus pada APBD. Perusahaan harus mampu mengembangkan usaha dan memperkuat sumber pendapatan secara mandiri,” ungkapnya. Selain membahas BUMD, Karolin turut memaparkan draf Perubahan APBD Kabupaten Landak 2026. Pendapatan daerah pada perubahan APBD diproyeksikan mencapai Rp 1,21 triliun, sementara belanja daerah disesuaikan menjadi Rp 1,26 triliun.
Pemerintahan dan Politik
Soroti Catatan BPK, Karolin Pastikan Penyertaan Modal Landak Barajaki Lewati Evaluasi Ketat
Pemerintahan dan Politik
Paparkan Perubahan APBD 2026, Bupati Landak Sebut Anggaran Landak Berada di Posisi Berimbang

Baca Juga

Bupati Landak Sampaikan Perubahan APBD 2026 dan Arah Baru Perseroda Landak Barajaki Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Landak Barajaki menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) bukanlah sebuah pembentukan perusahaan baru dari nol. Hal tersebut disampaikan Karolin dalam Rapat Paripurna ke-13 dan 14 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak, di Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat, Senin 31 Agustus 2026. Rapat tersebut beragendakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perseroda Landak Barajaki, sekaligus penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak tahun anggaran 2026. “Perubahan ini mencakup keberlanjutan kekayaan, usaha, perizinan, hak dan kewajiban, perikatan, serta pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Karolin. Menjawab kekhawatiran sejumlah fraksi, Karolin secara khusus menyoroti aturan main mengenai penyertaan modal untuk BUMD tersebut, terutama menyangkut catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kinerja Landak Barajaki di masa lalu. “Penyertaan modal baru tidak boleh sekadar menutup kelemahan operasional tanpa rencana penyehatan. Penambahan modal harus didasarkan pada evaluasi kondisi perusahaan, tindak lanjut pemeriksaan BPK, kajian kelayakan, dan kemampuan keuangan daerah,” tegas Karolin. Adapun dalam Raperda tersebut, modal dasar Perseroda Landak Barajaki ditetapkan sebesar Rp 20 miliar. Komposisinya mencakup 99 persen milik Pemkab Landak (Rp 19,8 miliar) dan 1 persen milik Koperasi Konsumen Landak Bersatu (Rp 200 juta). Sementara modal disetor ditetapkan sebesar Rp 12 miliar yang dipenuhi secara bertahap. Karolin juga menuntut agar perusahaan daerah tersebut kelak mampu mengelola bisnis yang strategis tanpa terus-menerus membebani kas daerah. “Pemerintah daerah berpendapat bahwa Perseroda tidak boleh menjadi perusahaan yang bergantung terus-menerus pada APBD. Perusahaan harus mampu mengembangkan usaha dan memperkuat sumber pendapatan secara mandiri,” ungkapnya. Selain membahas BUMD, Karolin turut memaparkan draf Perubahan APBD Kabupaten Landak 2026. Pendapatan daerah pada perubahan APBD diproyeksikan mencapai Rp 1,21 triliun, sementara belanja daerah disesuaikan menjadi Rp 1,26 triliun.
Pemerintahan dan Politik

Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa…

Loading