Channeltujuh.com, NGABANG – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, yang juga didampingi Wakil Bupati Landak, Erani, menyampaikan pidato pertamanya dalam Rapat Paripurna ke-7, masa persidangan II tahun 2025 di DPRD Landak. Senin, 3 Maret 2025.
Selain diikuti unsur pimpinan DPRD Landak serta para anggota, rapat paripurna turut dhadiri jajaran forkopimda dan OPD Kabupaten Landak.
Saat diwawancara awak media usai menyampaikan pidato, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan bahwa sesuai amanat UU nomor 10 tahun 2016 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor bahwa bupati yang telah dilantik harus menyampaikan pidato pertama di paripurna DPRD.
“Hari ini kami sudah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan arah pembangunan Kabupaten Landak di dalam sidang paripurna DPRD Landak, yang kita sampaikan pertama adalah visi dan misi,” ucapnya.
Selain itu, yang kedua dirinya turut menyampaikan kondisi makro di Kabupaten Landak yang akan menjadi baseline dari penyusunan RPJMD, yang nanti juga akan menjadi indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030.
“Harapan kami, semoga dengan penyampaian pidato pada hari ini kita mengawali langkah bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Landak. Terutama dengan anggota DPRD, baik ketua dan wakil ketua, serta para anggota,” jelasnya.
Melalui pidato tersebut, Karolin juga berharap semua pihak bisa memiliki persepsi serta visi yang sama dalam melayani masyarakat dan dalam pembangunan.
“Karena saat ini kita semua berada dalam pemerintahan dan kita semua bertugas dan bertanggungjawab untuk melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Landak,” tuturnya.
Sebelumnya dalam pidatonya, Karolin Margret Natasa diantaranya menyampaikan visi pembangunan yang diusung yakni “Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”.
Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu, mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar untuk pemerataan kesejahteraan, mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan utuh, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi, serta mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan kembali modal sosial.*/
Laporan : Deckie
