Channeltujuh.com, TIANG TENGAH – Saat melakukan kampanye dialogis tatap muka atau pertemuan terbatas di Dusun Tiang Tengah, Desa Tiang Tanjung, calon Bupati Landak nomor urut 01 Karolin Margret Natasa mengatakan perlu kolaborasi antara legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta eksekutif atau bupati dan wakil bupati dalam proses pembangunan daerah.
Untuk itu, Karolin menegaskan akan berkomunikasi dan berkoordinasi lebih baik dengan para perwakilan wilayah di DPRD Landak, termasuk anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Mempawah Hulu.
Selain itu menurutnya juga perlu dukungan pembangunan dari pemerintah pusat, yang mengharuskan kepala daerah mampu koordinasi dan komunikasi serta dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
“Selama kami menjabat sebagai Bupati Landak, saya menerima lebih dari 100 penghargaan, prestasi kita sebagai Bupati Landak. Bukan hanya tingkat provinsi, tapi sampai dengan tingkat nasional,” ujar Karolin, di Dusun Tiang Tengah, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (13/10/24).
Karolin menjelaskan, penghargaan yang diperoleh tersebut bisa menumbuhkan kepercayaan pemerintah pusat sehingga mempermudah mendapat dukungan bantuan anggaran pembangunan.
“Kalau kita dipercaya oleh pusat barulah kita bisa mendapat anggaran-anggaran untuk pembangunan di wilayah Landak. Maka tidak heran kalau namanya Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, pembangunan rumah sekolah, tambah ruang sekolah, rehab sekolah, itu semua dananya dari pusat. Kalau kita tidak berusaha, tidak menunjukkan kita ini bisa menanganani pemerintahan apakah pemerintah pusat akan kasi,” terang Karolin.
Lebih lanjut ditambahkan Karolin bahwa aturan saat ini kewenagan bupati dibatasi, salah satunya Anggaran Pendapatan Belajar Daerah (APBD) Landak yang berkisar antara Rp 1,3 hingga Rp 1,5 triliun saat ini juga turut dibagi untuk dana desa, baik untuk gaji perangkat desa hingga untuk keperluan pembangunan. Sehingga pembangunan bisa langsung dilakukan kepala desa dan tidak perlu langsung oleh pemerintah daerah.
“Ada kerja gotong royong, jadi yang kerja bisa dapat gaji. Itu semua dari APBD juga, lebih dari Rp 100 miliar anggaran bupati diserahkan ke desa. Kenapa banyak sekali, karena desanya banyak, 156 desa,” tutur Karolin.
Ditambahkan Karolin bahwa dengan kewenangan yang diatur Undang-undang, menjabat sebagai bupati saat ini tidak bisa melakukan kebijakan maupun program seenaknya tanpa dasar dan payung hukum.
Dihadapan masyarakat, Karolin turut menyampaikan berbagai program kerja kedepan, dinataranya komitmen memperkuat program peningkatan pertanian, baik melalui bantuan modernisasi alat pertanian maupun program lain.
“Sehingga Kabupaten Landak yang saat ini merupakan salah satu lumbung pangan Kalimantan Barat, bisa terus meningkatkan prodiktivitas yang diharapkan juga medukung peningkatan ekonomi petani. Selain itu program bidang kesehatan, terutama pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga akan terus ditingkatkan,” ujar Karolin.
Termasuk berbagai pelayanan kepada masyarakat yang memudahkan masyarakat, lanjut Karolin mengatakan salah satu pelayanan administrasi kependudukan yang bisa terus maksimal dilayani di kantor kecamatan. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapat berbagai akses pelayanan publik.
“Saya sangat ingin agar pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat itu paling tidak memenuhi tiga kriteria. Harus lebih dekat, harus lebih murah dan harus lebih mudah,” ungkap Karolin.
Sementara Anggota DPRD Landak, Angela Febrianti yang turut serta dalam pertemuan dengan masyarakat ini berharap masyarakat bisa memberi dukungan kepada Karolin-Erani, mengingat berbagai pengalaman keduanya yang diyakini bisa maksimal membangun Kabupaten Landak.
“Saya yakin bahwa Karolin dan Erani adalah pasangan yang pas, tentu dengan pengalaman Karolin yang sangat luarbiasa hingga tingkat nasional, dua periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kemudian satu periode menjadi bupati. Ditambah Erani yang sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), tentu paham bagaimana membangun Landak,” ucap Angela.
Angela juga mengajak masyarakat lebih cerdas untuk menentukan piliha dengan tidak mudah termakan berbagai isu dan tidak mudah terprovokasi.
“Kami anggota DPRD untuk membangun suatu daerah, dengan luasnya kecamatan tidak cukup dengan pokok-pokok pikiran (pokir) kami, tentu kami butuh bantuan bupati. Untuk memudahkan hal itu, kami berharap masyarakat bisa menentukan pilihan untuk memilih Karolin-Erani pada pemungutan suara 27 November 2024, mendatang,” tukas Angela.*/
Laporan : Deckie
