Channeltujuh.com, PUTUSSIBAU – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan yang akrab disapa Sis memimpin rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kapuas Hulu di ruang rapat Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Putussibau, Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pleno tersebut ada tiga program prioritas yang akan dijalankan TPAKD Kapuas Hulu, pertama program Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak daerah, kedua program satu rekening satu pelajar, ketiga kredit melawan rentenir.
Sis mengatakan TPAKD dibentuk untuk percepatan akses keuangan daerah. Program kerja TPAKD juga telah ditetapkan.
“Adapun program kerja kita adalah sebagai berikut, optimalisasi QRIS untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), satu rek satu pelajar dan layanan kredit melawan rentenir. Hari ini kita tetapkan langkah-langkah untuk program kerja ini,” kata Sis di Putussibau, Senin (24/10/22).
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kapuas Hulu, Agus Stormandi mengatakan QRIS adalah aplikasi pembayaran digital yang dirilis oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019.
“Ini sangat membantu wajib pajak dalam membayar pajaknya. Transaksi lewat aplikasi ini juga bebas biaya,” ujar Agus
Kalau di Kapuas Hulu, kata Agus, Bank Kalimantan Barat (Kalbar) dengan pemerintah daerah lewat Bapenda sudah bekerjasama untuk penerapan QRIS. Pada 19 September 2022 lalu sudah dilakukan peluncuran (launching) metode pembayaran QRIS.
“Kita ada tiga jenis pajak yang bisa dibayar pakai QRIS yaitu Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dikelola atau dimiliki pribadi atau badan (PBB P2), pungutan atas hak perolehan tanah dan atau bangunan (BPHTB), terakhir pajak restoran,” jelas Agus.
Lanjut Agus kedepannya Bapenda Kapuas Hulu akan sosialisasikan ini ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak lain. Ini harus dilakukan agar diketahui masyarakat luas.
“Percuma kalau ada aplikasi tapi wajib pajak tidak tahu, jadi kita harus sosialisasikan,” ucap Agus.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Kadis Dikbud) Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi menjelaskan untuk program satu rekening satu pelajar (Sikejar) pihaknya sudah memeriksa data pokok pendidikan. Ada 18 ribu lebih pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 29 ribuan lebih pelajar Sekolah Dasar (SD).
“Untuk keseluruhan pelajar jadi tanggungjawab kita ada 41 ribuan orang, hampir 42 ribu,” tutur Kusnadi.
Saat ini, kata Kusnadi, pelajar sekolah sudah punya kartu Program Indonesia Pintar (PIP). Namun kartu itu untuk penyaluran bantuan Indonesia Pintar.
“Untuk program Sikejar harus buat buku bank baru dan tahun 2023 nanti kami akan mempersiapkannya. Untuk program ini kita punya 508 satuan pendidikan,” kata Kusnadi.
Mulai di Oktober 2022 ini, kata Kusnadi, pihaknya akan bergerak untuk program Sikejar. Program ini perlu didukung dengan sosialisasi budaya menabung.
“Sikejar ini perlu dilakukan agar mendukung pendidikan anak. Dari satuan pendidikan mungkin bisa gunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendorong untuk realisasi satu rekening satu pelajar,” ungkapnya.*/
Laporan : Sumber Humas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Editor : Deckie
