NewsPemerintahan dan Politik

Raker Bersama BKD, Komisi I DPRD Kalbar Pertanyakan 65 Pejabat Non-job

Channeltujuh.com, PONTIANAK — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat (Kalbar) yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat Syarif Amin Muhammad dan Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat Angeline Fremalco beserta Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Barat melakukan rapat kerja (Raker) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Barat dengan dihadiri langsung Kepala BKD Kalimantan Barat bersama jajaran di ruang rapat Komisi I DPRD Kalimantan Barat.

Dalam rapat kerja tersebut Komisi I DPRD Kalimantan Barat dan BKD membahas tiga permasalahan yakni pertama kebutuhan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua pejabat struktural atau eselon yang non-job atau diturunkan, dan ketiga pengalihan ke jabatan fungsional.

Terkait dengan pejabat struktural atau eselon yang banyak di non-job atau bahkan sampai diturunkan dengan berbagai faktor yang dijelaskan Kepala BKD Kalimantan Barat antara lain sudah memasuki masa pensiun, mengundurkan diri ataupun kinerja yang tidak sesuai.

“Kami Komisi I DPRD Kalimantan Barat menilai bahwa sudah cukup banyak mendengar rumor yang beredar, karena sebagai wakil rakyat kami banyak mendengar keluhan atau permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu Komisi I DPRD Kalbar menyoroti hal tersebut yang menyebabkan ada begitu banyak pejabat yang non-job,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Angeline Fremalco, di Pontianak, Selasa (25/1/22).

Berdasarkan data di tahun 2021 ada 65 pejabat yang non-job, menurut Angeline bahwa hal tersebut dirasa masih sangat tinggi jumlah pejabat yang non-job.

“Saya memahami yang namanya jabatan, apalagi dengan adanya beberapa penyederhanaan dan adanya peleburan-peleburan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tentu akan mempengaruhi jumlah pejabat. Tetapi dengan jumlah 65 pejabat yang non-job ini, saya rasa masih terlalu tinggi, apakah ada hal-hal yang kita anggap ada sesuatu di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kita menyoroti itu karena secara aturan juga tidak sembarang untuk melakukan non-job,” ujar Angeline.

Selain itu, dikatakan Angeline permasalahan yang dibahas dengan BKD yakni pengalihan ke jabatan fungsional, Komisi I DPRD Kalimantan Barat mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan terkait dengan sistem yang baru dan apakah ada permasalahan terkait hal tersebut.

“Ya kepala BKD Kalimantan Barat menerangkan kepada Komis I DPRD Kalimantan Barat bahwa hal tersebut masih dalam tahap penyesuaian dan pemahaman aturan yang baru,” tukas Angeline mengakhiri.*/

Laporan : Deckie

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button