Channeltujuh.com, HILIR TENGAH – Bupati Landak Karolin Margret Natasa memimpin langsung apel Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 yang dipusatkan di halaman Kantor Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin 19 Januari 2026.
Dalam amanatnya, Karolin menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penegasan komitmen pemerintah untuk menjadikan desa sebagai subjek utama pembangunan. Hal ini selaras dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 yang menetapkan Hari Desa Nasional sebagai bentuk perhatian khusus negara.
“Desa adalah unsur pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024, desa memiliki landasan hukum kuat untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya secara mandiri demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Karolin.
Karolin juga memaparkan delapan fokus utama penggunaan Dana Desa tahun 2026 yang wajib menjadi perhatian para kepala desa, di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa, program ketahanan pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan infrastruktur melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pembangunan infrastruktur digital dan teknologi serta pengembangan potensi dan keunggulan lokal desa.
Usai melaksanakan apel, Bupati Landak secara resmi meresmikan Kantor Desa Hilir Tengah. Dirinya berharap gedung baru yang lebih representatif ini dapat memacu kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kantor desa adalah pusat administrasi dan musyawarah. Saya titip kepada masyarakat untuk menjaga gedung ini, karena ini adalah milik bersama yang dibangun dari semangat kebersamaan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Hilir Tengah Donatus Budianto mengungkapkan rasa apresiasinya kepada seluruh warga Desa Hilir Tengah yang telah mendukung penuh terealisasinya pembangunan ini. Ia menjelaskan bahwa inisiatif pembangunan ini muncul setelah melalui proses Musyawarah Desa (Musdes) bersama tokoh masyarakat dan jajaran pemerintah desa.
“Kami melihat kondisi kantor desa yang lama memang tidak bisa untuk pelayanan maksimal karena lokasinya terlalu kecil dan berada di pinggir jalan raya, sehingga sangat mengganggu. Ditambah lagi, fasilitas parkir juga tidak ada,” ujarDonatus.*/
