Channeltujuh.com, PONTIANAK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar aksi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat (Kalbar), Kota Pontianak.
Aksi damai ratusan mahasiswa tersebut dikawal ketat oleh aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian baik dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak serta Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Kalimantan Barat.
Kehadiran ratusan mahasiswa di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Pipit Rismanto, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Jamallulael, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fraksi Demokrat, Ermin Elviani serta beberapa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat lainnya.
Dalam aksinya mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan terkait beberapa hal yang ada di wilayah Kalimantan Barat serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dinilai sangat tidak berpihak pada rakyat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dengan tertib dan damai.
“Pada intinya kita menerima segala masukan yang disampaikan oleh mahasiswa hari ini, jika yang menjadi tuntutan itu adalah kebijakan di pemerintahan provinsi maka akan kita pembahasan lebih lanjut, namun jika kebijakan yang disampaikan berkaitan dengan pemerintah pusat, maka nanti apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa akan kita sampaikan ke tingkat pusat,” ucap Norsan dihadapan para mahasiswa, di Pontianak, Senin (1/8/25).
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius terkait kebijakan pusat yang menjadi tuntutan mahasiswa Kalimantan Barat.
“Untuk kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan kita sampaikan melalui para anggota dewan yang ada di Senayan,” tukas Aloysius mengakhiri.*/
Laporan : Devi Lahendra
