Channeltujuh.com, PONTIANAK – Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Kalbar, Rokidi, menghadiri pertemuan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Barat, Selasa 7 Mei 2025.
Pertemuan yang berlangsung di Pontianak ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi terkait lainnya.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk evaluasi BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta peninjauan status Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL) di wilayah Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Dirut Bank Kalbar, Rokidi menyampaikan komitmen Bank Kalbar untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui penguatan tata kelola perusahaan serta optimalisasi peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami siap mendukung langkah evaluasi dan penguatan BUMD agar semakin berkontribusi bagi masyarakat Kalimantan Barat, baik dalam sektor keuangan maupun pembangunan daerah secara umum,” ujar Rokidi.
Dalam hal tersebut Komisi II DPR RI menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta BUMD dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara secara transparan dan akuntabel.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan evaluasi terhadap HGU, HGB dan HPL juga menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan pembangunan serta perlindungan terhadap hak masyarakat dan lingkungan.
“Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat kelembagaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tukas Ria Norsan.*/
Laporan : Devi Lahendra
