Channeltujuh.com, PONTIANAK — Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kalimantan Barat (Kalbar), Karolin Margret Natasa mengingatkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan di Kalimantan Barat untuk mematuhi perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan tahun 2021.
“Berdasarkan Rakernas II partai bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,” ucap Karolin di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (27/6/22).
Karolin mengatakan bahwa terkait hal tersebut kader PDI Perjuangan harus melaksanakan hasil Rakernas II PDI Perjuangan termasuk dalam mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebagai kader partai wajib mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memulihkan dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan mempercepat vaksinasi COVID-19. PDI Perjuangan juga harus mendukung program pertumbuhan ekonomi nasional, bantuan sosial, peningkatan penyerapan lapangan kerja, investasi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat,” ujar Karolin.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Lasarus yang menegaskan agar kader melaksanakan tugas partai baik di eksekutif dan legislatif, serta tidak melakukan gerakan-gerakan politik yang berlebihan baik dalam pencalonan diri menjadi calon gubernur, walikota dan bupati di Kalimantan Barat.
“Kami ingatkan kepada seluruh kader di Kalimantan Barat untuk tidak melakukan gerakan-gerakan politik yang berlebihan, karena pesan ketua umum jelas mengatakan siapa yang melakukan gerakan politik lebih baik keluar dari partai. Saat ini kita fokus bekerja untuk partai dan untuk masyarakat Kalimantan Barat,” tegas Lasarus mengakhiri.*/
Laporan : Deckie
