Channeltujuh.com, NGABANG — Untuk menerapkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel berbasis non tunai, Pemerintah Kabupaten Landak melaksanakan launching Cash Mangement System (CMS) bagi desa di Kabupaten Landak. Bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar) pemberlakuan pengelolaan anggaran berbasis non tunai tersebut secara resmi diluncurkan oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, yang didampingi Direktur Utama BPD Kalbar Cabang Ngabang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Landak, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat dan kepala desa (kades) seluruh Kabupaten Landak.
Dalam sambutannya Bupati Landak, Karolin Margret Narasa, menyampaikan bahwa penerapan sistem pembayaran CMS tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Landak dalam mendukung terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan dana desa.
“Dengan adanya sistem ini pengelolaan keuangan desa kita lebih tertata, transparan, akuntabel serta terlaksana dengan baik. Kita juga berharap kepada pihak Bank Kalbar selaku penyedia sistem supaya aplikasi ini terus dikembangkan dan memperhatikan kepentingan pengguna layanan. Misalnya layanan yang memiliki lima tahapan dipangkas menjadi dua tahapan hingga menjadi lebih ringkas,” terang Karolin, di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/6/21).
Selain itu, Karolin, juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi saat ini menuntut penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dikatakannya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas kerja yang lebih produktif dan efisien.
“Untuk pengelolaan keuangan desa, kita telah menyediakan aplikasi berbasis teknologi diantaranya sistem keuangan desa, online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Sedangkan upaya kita mewujudkan transaksi keuangan yang aman, efektif dan efisien, pihak perbankan telah menyediakan beberapa fasilitas berbasis teknologi yaitu CMS yang hari ini kita luncurkan dan seluruh desa wajib menerapkan CMS ini untuk pembayaran Pengasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan,” kata Karolin.
Tidak lupa juga, Karolin, mengingatkan semua pihak untuk terus waspada terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Ingat, varian Varian Delta disebut Super Strain sudah ada di negara kita, kita ingin semua warga untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan karena varian ini bisa menyiasati sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan lebih banyak orang dirawat di rumah sakit, membuat angka kesakitan meningkat, dan menyebabkan keparahan penyakit, bisa dua sampai lima kali dari varian sebelumnya,” pesan Karolin.
Sementara itu Kepala Desa Hilir Kantor, Yohanes, saat ditemui dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya sangat terbantu dengan adanya CMS ini guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Kita sangat mengapresiasi Bupati Landak yang sudah mendukung kita dalam menata keuangan desa, juga kepada pihak BPD Kalbar yang telah menyediakan sistem ini. Adanya sistem CMS sangat membantu kita dalam mengelola keuangan, terlebih hal ini dapat mewujudkan sistem keuangan yang transparan guna meningkatkan kepercayaan warga kepada kita dalam mengelola keuangan desa,” tukas Yohanes.*/
Laporan : Deckie
