Bupati Landak, Pastikan Tidak Ada Desa ‘Hantu’ di Kabupaten Landak

Bupati Landak, Pastikan Tidak Ada Desa ‘Hantu’ di Kabupaten Landak

Channeltujuh.com, NGABANG – Menanggapi statement yang dikeluarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati bahwa kementeriannya mendapatkan laporan Dana Desa (DD) diselewengkan yang dilakukan dengan modus menyalurkan Dana Desa ke desa baru yang tak berpenghuni saat rapat kerja (raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Jakarta, Senin 4 November 2019.

Menteri Keuangan menduga desa tak berpenghuni tersebut sengaja diciptakan demi mendapatkan dana pemerintah dan kabar soal keberadaan desa tak berpenghuni tersebut baru didengarnya dari Kementerian Dalam Negeri. Sri tidak menyebutkan secara pasti berapa banyak ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut. 

"Kami mendengar beberapa masukkan karena adanya transfer yang 'ajeg' dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan Dana Desa," kata Sri Mulyani.

Menanggapi statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut Bupati Landak Karolin Margret Natasa, memberikan komentar terkait adanya dugaan desa fiktif tersebut. Karolin mengatakan bahwa tidak ada desa fiktif di wilayah Kabupaten Landak karena 156 desa tersebut memiliki penduduk dan perangkat desa yang jelas, serta sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri.

“Terkait pernyataan dari Menteri Keuangan, kita di Kabupaten Landak tidak ada namanya desa fiktif atau desa hantu, disini kita ada 156 desa yang semua berpenduduk dan memiliki perangkat desa yang jelas serta desa kita terdaftar di Kementerian Dalam Negeri,” kata Karolin dengan sedikit candaan di rumah Bupati Landak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Senin (11/11/19).

Lebih lanjut, Karolin, menjelaskan bahwa pencairan dana desa saat ini sudah diatur dan diawasi sedemikian efektif dan efisian sehingga kecil kemungkinan adanya desa fiktif atau desa hantu yang diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Setiap tahapan pencairan dana desa harus dilengkapi dengan dokumen baik itu Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Desa (Perdes) APBDes ataupun laporan pelaksanaan, juga ada tim monitoring dari inspektorat yang setiap tahunnya secara acak turun memonitor pelaksanaan dana desa di lapangan. Dan saya berharap pejabat di pusat janganlah memberikan pernyataan yang tidak jelas dapat menimbulkan argumen yang semakin rumit nantinya, kita di kabupaten juga yang nanti terkena dampaknya,” ujar Karolin.

Selain itu, Karolin, berharap agar pihak kementerian lebih bijak dalam melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar sesame kementerian guna mendukung visi misi Presiden Joko Widodo, lima tahun kedepan.

“Lebih baik pihak kementerian melakukan koordinasi antar kementerian secara baik agar memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa terkait dengan terobosan-terobosan baru guna mendukung visi misi Presiden Jokowi lima tahun kedepan, dan kami di Kabupaten Landak siap melakukan kerjasama yang baik dengan pihak kementerian manapun dalam hal pembangunan yang lebih baik lagi di Kabupaten Landak dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukas Karolin.*/

Laporan : Deckie

Bagikan :