Kawal Dana Desa, Karolin Teken MoU dengan Kejari Landak

Kawal Dana Desa, Karolin Teken MoU dengan Kejari Landak

Channeltujuh.com, NGABANG – Pemerintah Kabupaten Landak dan Kejaksaan Negeri Landak mengadakan kesepakatan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal itu ditandai dalam acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Kejaksaan Negeri Landak yang berlangsung di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Bersamaan itu juga diadakan sosialisasi tentang Tim Pengawalan, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dana Desa tahun 2019. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Landak, Kepala Instansi vertikal Kabuapten Landak, Kepala Organisasi Perangkat Darah (OPD), para Camat seluruh Kabupaten Landak, Kepala Desa.

Dalam sambutannya Karolin menegaskan apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum, maka akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Baca ini : Pemkab Landak Akan Lakukan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022

“Apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lainnya yang berakibat merugikan keuangan  negara, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Karolin, Rabu (15/5/19).

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 pasal 74 tentang Pembinaan dan Pengawasan ayat (3) berbunyi Bupati/Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang di koordinasi dengan APIP daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut Karolin meminta para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di Kabupaten Landak agar diperkuat dan lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

"Untuk itu saya minta peran APIP yang ada di Kabupaten Landak supaya diperkuat dan lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan," pungkas Karolin.

Dalam kesempatan itu Karolin mengimbau para Kepala Desa agar melakukan menginput dengan benar pada aplikasi Siskeudes,Hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Baca ini : Siapkan Pengacara, Bupati Landak Bantu Korban TPPO


Baca ini : Gelar Operasi Pasar, Jarot Pastikan Sembako Aman

"Saya minta kepada seluruh kepala desa setelah mengikuti sosialisasi ini untuk segera melakukan penginputan ke dalam aplikasi siskeudes untuk melakukan penatausahaan kegiatan agar pemanfaatan dana desa dapat dilakukan dengan baik," ujar Karolin.

Diwaktu yang sama Karolin juga menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah antara lain yaitu melakukan pendampingan kegiatan barang dan jasa di beberapa OPD.

“Pendampingan yang dilakukan berupa pengarahan agar kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur, mekanisme dan tahapan," tukas Karolin.*/


Laporan : Deckie


Bagikan :