Bicara Tentang Izin, Jokowi Janji Turunkan Sampai Dibawah Angka Lima

Bicara Tentang Izin, Jokowi Janji Turunkan Sampai Dibawah Angka Lima

Channeltujuh.com, JAKARTA -- Salah satu kunci utama agar Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia bahkan menjadi empat besar terkuat di tahun 2045 adalah reformasi struktural untuk peningkatan daya saing. Secara khusus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitikberatkan pada penataan perizinan di Indonesia yang disebutnya masih sangat berbelit baik itu di tingkat pusat maupun daerah. 

“Tanpa itu, jangan juga bermimpi menjadi empat atau lima besar ekonomi dunia. Ini akan segera kita mulai,” ucap Jokowi ketika memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, (9/5/19).

Dalam pelaksanaan reformasi struktural ini, Jokowi mengingatkan pentingnya penyederhanaan organisasi karena semakin sederhana organisasi akan semakin cepat organisasi tersebut mengikuti perubahan. 

“Akan semakin fleksibel kita memutuskan setiap kebijakan karena perubahan global sekarang hampir setiap hari berubah secara cepat,” kata Jokowi.

Bahkan Jokowi mengingatkan tentang keberadaan lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi kepada negara. 

“Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, tidak efisien, dan tidak memberikan kontribusi yang nyata kepada negara, kalau saya, saya tutup. Banyak-banyakan biaya saja. Di Daerah juga begitu,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan dirinya hanya akan membuat kebijakan yang terbaik untuk negara. 

“Lima tahun ke depan mohon maaf saya sudah tidak ada beban. Saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” ucapnya.

Jokowi juga mengingatkan tentang sulitnya dalam pengurusan perizinan bagi investor. "Contoh saja, izin pembangkit listrik baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya sulit. Lima tahun yang lalu saya cek berapa izin di situ: 259 izin. Apa tidak sulit investornya? Mengurus izin tidak mungkin yang namanya tiga tahun, 259 izin siapa yang kuat? Kalau dimasukkan koper bisa 10 koper itu izinnya," ucap Jokowi.

Dalam perjalanannya, dikatakan Jokowi, jumlah perizinan tersebut memang dapat dikurangi menjadi 58 izin. 

"Namun, hal itu masih jauh dari kata memuaskan. Padahal, sudah puluhan tahun Indonesia berkutat pada persoalan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan," kata Jokowi.

Persoalan defisit tersebut, lanjut Jokowi, sebenarnya dapat diatasi dengan meningkatkan ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia. Namun, hal itu juga bergantung pada kemudahan yang dihadirkan Indonesia dalam menyambut investasi dan juga memudahkan pelaku ekspor.

"Kita kurang listrik, ada investor yang mau bangun listrik. Mengapa tidak bisa kita jemput dengan baik? Masih 58 izin. Nanti saudara-saudara baru tepuk tangan kalau izinnya sudah di bawah lima," ujar Jokowi.

Berulang kali dirinya menegaskan di hadapan para Menteri Kabinet Kerja serta para kepala daerah bahwa pihaknya harus mampu menggenjot investasi utamanya bagi industri yang berorientasi kepada ekspor dan substitusi barang-barang impor. Dibutuhkan usaha dan kemauan keras untuk dapat melakukan itu.

"Kalau dalam ruang lingkup kota saya layani sendiri, masih sanggup saya layani sendiri. Tapi ini lingkup negara besar Indonesia. Jadi harus ada kemauan kuat kalau kita tidak ingin terjebak pada middle income trap. Harus ada kemauan kuat," pungkas Jokowi.*/

Laporan : Deckie

Bagikan :