KPK Bentuk Korsupgah di Kalbar, ini Tanggapan Bupati Landak

KPK Bentuk Korsupgah di Kalbar, ini Tanggapan Bupati Landak

Channeltujuh.com, PONTIANAK -- Penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama pemerintah daerah seluruh Kalimantan Barat dengan Bank Kalimantan Barat (Bank Kalbar) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka optimalisasi percepatan dan penertiban aset daerah yang bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak.

Yang turut dihadiri oleh Pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Basaria Panjaitan, Gubernur Kalimantan Barat, Kepala BPN Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat, Walikota dan Bupati seluruh Kalimantan Barat, Kepala BPN seluruh Kalimantan Barat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Kalimanta Barat.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengatakan pihaknya siap untuk berkerjasama dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) di Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Landak yang bersih, transparan dan akuntable.

"Kami selalu ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi, termasuk pemasukan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu dengan adanya Kosupgah KPK ini diharapkan adanya koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan korupsi khususnya di Landak," kata Karolin, pada channeltujuh.com, Kamis (25/4/19).

Dengan perkembangan zaman saat ini, lanjut Karolin, begitu maju dan modern, mengharuskan kepala daerah juga melakukan inovasi dalam roda pemerintahan dengan melakukan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

"Kedepan kita akan membuat sistem online agar masyarakat bisa mengaksesnya. Kita akan mewujudkan transparansi anggaran dan masyarakat bisa ikut mengawasinya," tegas Karolin.

Ditempat yang sama, pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa berkoordinasi dengan tim Korsubgah yang telah dibentuk KPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntable.

"Kami meminta agar daerah memperhatikan aset-aset yang dimilikinya. Dengan begitu tidak ada aset yang hilang tanpa kejelasan. Saya minta Gubernur Kalimantan Barat beserta kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa meningkatkan koordinasi dengan tim Korsopgah yang ada di provinsi ini," tukas Basaria.*/

Laporan : Deckie


Bagikan :