Sekda Landak Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXIII

Sekda Landak Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXIII

Channeltujuh.com, NGABANG -- Pemerintah Kabupaten Landak menggelar upacara memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXIII yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Landak, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Landak, Vinsensius, bertindak sebagai  pembina upacara dan sebagai peserta upacara yaitu seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat seluruh Kabupaten Landak, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwakilan pelajar di Kota Ngabang.

Baca ini : Hari Pertama Aman, ini Potret UNBK SMP di Landak

Dalam kesempatan itu Vinsensius membacakan sambutan Menteri  Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia yang mengingatkan daerah otonom untuk menigkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM)  guna memajukan daerah otonom itu sendiri.

"Peringatan ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM untuk memperdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah," kata Vinsensius, saat membacakan sambutan Mendagri, Kamis (25/4/19).

Menurutnya perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang telah dicapai.

"Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya," ujarnya.

Baca ini : Wabup Sintang Buka Bimtek untuk Pemerintah Desa


Baca ini : Di Usia ke 20 Pemkab Bengkayang, Gidot Teken MoU dengan Aksamaraya

Diakhir sambutannya Vinsensius mengimbau kepada seluruh ASN agar memberikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal.

"Untuk itu semua ASN  di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, provinsi dan kabupaten/kota," ucap Vinsensius.

Dikatakan Vinsensius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat.

"Dengan demikan pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan," tukas Vinsensius mengakhiri.*/


Laporan : Deckie

 

Bagikan :