Bupati Sintang Buka Kegiatan Diskusi Publik yang Dimotori WVI Zona Kalimantan Barat

Bupati Sintang Buka Kegiatan Diskusi Publik yang Dimotori WVI Zona Kalimantan Barat

Channeltujuh.com, SINTANG -- Sebagai upaya mewujudkan  Open Government Week di bulan Maret  guna  mendorong keterlibatan masyarakat  dan keterbukaan  pemerintah,  Wahana Visi Indonesia (WVI) zona Kalimantan Barat  mengadakan  diskusi publik  bertajuk  Partisipasi  Anak untuk Meningkatkan  Kebijakan  dan Pelayanan  Masyarakat  Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi, Provinsi Kalimantan  Barat di rumah jabatan Bupati Sintang,  secara langsung dibuka  dan dihadiri  Bupati  Sintang, Jarot Winarno,   dan  Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya  Usfa Yursa, serta Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sanggau, Teresia Lili, sebagai narasumber.

Dalam sambutannya Bupati  Sintang, Jarot Winarno, mengatakan bahwa peran WVI selama ini sudah banyak membantu masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Baca ini : Bupati Sintang Hadiri Deklarasi Damai Pemilu 2019, Ini Jumlah TPS di Sintang

“Yang kita inginkan di tiga kabupaten, Sintang, Sekadau dan Melawi pada suatu saat kita pasti punya  demokrasi yang berkualitas  dimana setiap warga negara  termasuk anak-anak , ibu-ibu,  kaum perempuan  bisa mengartikulasikan keinginan dan keterlibatan mereka dalam setiap zona pembangunan, yaitu pertumbuhan  yang inklusif  baik di kota, desa, baik itu yang kaya maupun yang miskin sama-sama maju, kita menginginkan pemerintah yang dipercayai oleh rakyatnya,” ujar Jarot, Kamis (14/3/19).

Jarot menjelaskan, bahwa untuk tiga kabupaten akan mengadopsi yang disebut dengan gerakan Open Government yaitu gerakan pemerintah yang terbuka, dan prinsip menjadi pemerintahan yang terbuka ada empat, yaitu kesiapan penyelenggara negara dari aspek, Infogritas, akuntabilitas, transparansi.

“Yang paling penting yaitu membangun Sintang, Melawi, Sekadau, tidak mungkin hanya pemerintah saja yang bekerja untuk itu, kita perlu bangun kabupaten ini bersama-sama masyarakat, dan kami siap memediasi, memfasilitasi melaksanakan pelibatan publik dari segala perencanaan hingga kegiatan, “ kata Jarot.

Baca ini : Tampil Cantik dengan Gaya Milenial, Bupati Landak Buat Peserta MRSF Gagal Fokus


Baca ini :  Bangun RPTRA di Taman Bungur, Pemkab Sintang Terima CSR dari Bank Kalbar

Sementara itu, Area Manager Wahana Visi Indonesia  Kalimantan Barat,  Portunatas  Tambah mengatakan, sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  nasional  tahun 2015/2019  pemerintah bertekad memperbaiki  pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan, identitas hukum, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan.

“Guna mendorong akuntabilitas dititik terdepan layanan menjadi sangat penting, karena dalam beberapa tahun terakhir ini dana pembangunan untuk pembangunan pelayanan dasar, provinsi dan kabupaten  relatif besar namun tidak diimbangi dengan pencapaian yang baik sehingga dibutuhkan kerjasama, akuntabilitas,  transparansi  dari kita semua. Untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang diutamakan keterlibatan masyarakat untuk tetap bisa mendukung dan memberikan kontribusi, inilah yang dinamakan akuntabilitas sosial, “ jelas Tambah.*/


Laporan : Sumber Humas Pemkab Sintang 

Editor : Deckie


Bagikan :